Effendi: Tak Ada Penggulingan Rektor UI!

DEPOK, KOMPAS.com — Koordinator Forum Pemerhati Pendidikan Nasional Effendi Gazali untuk kesekian kalinya kembali menegaskan pihaknya sama sekali tidak bermaksud untuk menggulingkan Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri. Ia juga menyangkal jika dirinya disebut-sebut ikut andil sebagai aktor utamanya. Hal itu diungkapkannya menyusul beredarnya sebuah dokumen yang menuding adanya skenario untuk menggulingkan Gumilar.

"Kami di sini tidak ada maksud untuk menggulingkan Rektor UI. Yang kami lakukan itu untuk UI yang lebih baik. Saya merasa perlu hadir karena saya adalah dosen pengajar UI," kata Effendi, Senin (12/9/2011), di Kampus UI, Depok, Jawa Barat.

Ia berharap perguruan tinggi seperti UI tidak seperti lembaga-lembaga lainnya yang justru kompak menutup-nutupi ketika ada aib yang terungkap.

"Apakah kita mau seperti mereka? Kami sama sekali tidak mau menggulingkan rektor, hanya mau membeberkan fakta. Mendiknas juga menawarkan perbaikan tata kelola yang ada," katanya.

Terkait dengan adanya permainan partai politik di balik kisruh UI, Effendi mengaku masih menyelidikinya. Ia mengatakan, tidak ingin berspekulasi karena belum ada bukti siapa yang berada di belakang seluruh polemik ini. Menurut dia, hal terpenting adalah Mendiknas dapat segera turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.

"Mereka keliru jika UI bisa di-setting oleh partai politik," tuturnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) UI Ratna Sitompul secara tidak langsung menolak opini yang muncul di tengah masyarakat UI yang mengatakan jika FK mempersoalkan posisi rektor yang dipegang oleh orang non-FK.

Ratna menegaskan, pihak FK maju melawan tirani UI semata karena tata kelola yang dinilai buruk. Dia mencontohkan, salah satunya adalah masalah dana penelitian yang pencairan dan pertanggungjawabannya bermasalah.

Ratna mencontohkan untuk pencairan dana penelitian Rp 300 juta, dibagi ke dalam tiga tahap pencairan. Untuk tahap pertama tidak ada masalah, tetapi selalu ada masalah pada tahap pencairan yang kedua dan ketiga.

"Untuk surat pertanggungjawaban setelah penelitian, kami tidak pernah diberi tahu tentang apa-apa saja yang harus disampaikan. Apakah itu boarding pass, tulisan harus tinta biru. Ini harus ada standar operasional prosedurnya. Sampai saat ini belum ada," ujarnya.

Ratna sama sekali tidak mempersoalkan jabatan rektor UI dipegang oleh pejabat dari fakultas mana saja. Baginya, semua orang sama-sama memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama.

"Ini persoalan tatanan nilai yang nantinya harus diajarkan kepada anak didik. Baru kali ini UI kisruh besar di lingkungan internal. Karena biasanya UI selalu ramai mengurus persoalan di luar," kata Ratna.