Selasa, 2 September 2014

News / Edukasi

Polemik UI

Tamrin dan Effendi Akan Mogok Mengajar

Selasa, 13 September 2011 | 16:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola dan Effendi Gazali, akan melakukan mogok mengajar jika sejumlah tuntutan yang dilayangkan kepada pihak Rektorat UI tidak diselesaikan. Tamrin mengatakan, sebelum melakukan mogok mengajar, ia dan Effendi akan meminta persetujuan dari para mahasiswa.

"Besok, saya akan masuk kelas, dan meminta persetujuan mahasiswa untuk mogok mengajar. Bagaimana pun, mereka sudah membayar dan kami sebagai pengajar wajib melayani. Kalau mayoritas menolak, tidak jadi. Tetapi, kami akan sampaikan juga seruan BEM UI untuk mogok kuliah menyikapi berbagai persoalan di UI," kata Tamrin kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2011).

BEM Fakultas Ekonomi UI dan BEM UI menyatakan akan melakukan mogok kuliah jika persoalan yang terjadi di UI tak kunjung diselesaikan. Tamrin mengungkapkan, apa yang dilakukan dosen dan mahasiswa ini untuk menuntut adanya perbaikan di UI. Ia menyebutkan, ada sejumlah persoalan yang selama ini tak pernah tuntas. Diantaranya, mengenai nasib ribuan dosen muda yang saat ini masih berstatus sebagai pegawai honorer.

"Padahal mereka sudah mengajar bertahun-tahun. Dosen-dosen muda ini kan nantinya penerus kami," ujar dia.

Persoalan lainnya, mengenai minimnya fasilitas laboratorium dan lambannya pencairan dana penelitian. "Untuk proposal penelitian, disetujuinya cepat. Tetapi, pencairan dananya lambat, bisa sampai 6 bulan enggak turun-turun," kata Tamrin.

Menurutnya, aksi mogok mengajar dan mogok kuliah ini merupakan sikap atas tidak dibukanya ruang dialog hingga saat ini.

Diselesaikan secara internal

Sementara itu, mengenai rencana pertemuan yang digelar oleh Mendiknas M Nuh dengan elemen UI yang digelar malam nanti, Tamrin menyatakan tak sepakat dengan rencana tersebut. Menurutnya, persoalan yang terjadi harus diselesaikan secara internal tanpa campur tangan pihak luar. Apalagi, jika dfasilitasi Kemdiknas, menurutnya, ada relasi kekuasaan yang membuat penyelesaian menjadi tak objektif.

"Semestinya jangan masukkan pihak luar dalam masalah internal ini. Kami menolak kalau mediasi dilakukan pihak luar. Seharusnya ada dialog di dalam. Tetapi, sampai sekarang tidak ada upaya dialog. Kalau pun menggunakan mediator, sebaiknya menggunakan mediator dalam dalam universitas," kata Tamrin.

Seperti diketahui, polemik UI memanas pasca diberikannya gelar kehormatan doktor honoris causa kepada Raja Arab Saudi, Agustus lalu. Kemudian, kritik dan protes meluas hingga ke pola kepemimpinan Rektor UI Gumilar Rosliwa Somantri dan tidak transparannya tata kelola UI. Pihak Rektorat UI sendiri meminta waktu untuk memberikan tanggapan atas kritik dan tuntutan yang dilayangkan.


Editor : Inggried