Jakarta, Kompas
Puluhan guru honorer, yang mengatasnamakan Komite Guru Bekasi, membawa sejumlah poster berisikan protes dan tuntutan mereka serta sebuah usungan berbentuk keranda mayat sebagai simbol kekecewaan mereka akan matinya hati nurani aparatur Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Aksi dari kalangan tenaga pendidik itu dijaga puluhan polisi dari Polsek Metropolitan Kramat Jati dan Polres Metropolitan Jakarta Timur.
Mukhlis Setiabudi, Ketua Komite Guru Bekasi, menyatakan, mereka sudah memperoleh dukungan dari Pemerintah Kota Bekasi. ”Dalam surat Plt Wali Kota Bekasi tanggal 16 Agustus lalu, Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan adanya tambahan kuota untuk Kota Bekasi,” kata Mukhlis di sela-sela unjuk rasa.
Dalam siaran persnya, Komite Guru Bekasi mendesak pembatalan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat edaran itu dinilai cacat hukum dan pihaknya berencana menguji itu ke Mahkamah Konstitusi.
Selepas siang, perwakilan Komite Guru Bekasi diterima Wakil Kepala BKN untuk berunding. Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat menyatakan, BKN akan mengadakan rapat untuk membahas hal ini.
”Hasil pemeriksaan tim (BKN), honor tenaga honorer di Kota Bekasi itu tidak dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga mereka bukan tergolong tenaga honorer kategori I,” katanya.