Prioritas, Perbaikan 153.000 Kelas yang Rusak Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memprioritaskan perbaikan 153.000 ruang kelas SD dan SMP, yang hingga saat ini terdata rusak berat.

Pemerintah mengalokasikan Rp 20,4 triliun dari angaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) tahun 2011 dan APBN 2012 untuk perbaikan tersebut.

Demikian diputuskan dalam Rapat Komite Pendidikan yang dipimpin Wakil Presiden Boediono, Selasa (27/9/2011), di Kantor Wapres. Hadir dalam rapat Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, serta Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.

"Rehabilitasi ruang sekolah yang rusak untuk SD dan SMP harus menjadi prioritas. Saya ingin kita semua tuntas menyiapkan sasarannya, pendanaannya, dan mekanisme pelaksanaannya," kata Wapres Boediono. 

Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, menyatakan, proses rehabilitasi di sekolah-sekolah akan didampingi tim yang anggotanya terdiri atas kalangan perguruan tinggi, TNI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta  SMK yang memiliki jurusan teknik bangunan.

Tim ini akan memberikan pendampingan teknis maupun administratif pelaksanaan rehabilitasi itu.