Tantangan Membangun Pendidikan di Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pembangunan pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan cita-cita besar yang belum terwujud. Banyak hal yang menjadi kendala, terlebih ketika ingin membangun pendidikan di daerah-daerah terpencil di wilayah Provinsi Papua.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua James Mondou mengakui, sulitnya membangun pendidikan secara menyeluruh di wilayahnya. Menurutnya, pembangunan pendidikan di Papua harus dilakukan secara kontekstual parsial. Kontekstual dalam arti menyesuaikan dengan budaya sosial masyarakat Papua. Hal ini, kata dia, mengingta Papua yang unik secara geografis juga termasuk daerah yang memiliki bermacam-macam kebudayaan. Ada budaya masyarakat yang bermukim di daerah pesisir selatan, atau daerah rawa, yang memiliki pola hidup serta mata pencahariaan yang sangat berbeda.

“Mereka selalu berpindah-pindah untuk mencari makan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makan di daerah-daerah rawa,” kata James, Sabtu (15/10/2011), di Jayapura.

Pendekatan yang dilakukan untuk membangun pendidikan, sambung James, tentunya akan berbeda dengan wilayah lainnya. Masyarakat pegunungan yang sangat tekun dengan aktivitas pertanian memiliki gizi yang terbilang rendah. Masyarakat pegunungan lebih banyak mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan sangat kurang mengasup makanan yang mengandung protein. Belum lagi masyarakat di daerah pesisir pantai utara. Meski terbilang jauh lebih maju jika dibandingkan dengan masyarakat pegunungan, tetap memerlukan pendekatan yang berbeda.

“Sehingga pendekatan yang kita lakukan adalah kontekstual parsial. Kita lakukan konteks terhadap budaya sosial ekonomi dan parsial dalam arti jarak yang secara geografis kita lakukan pemetaan wilayah,” papar James.

Ia menjelaskan, pemetaan tersebut kemudian membagi wilayah-wilayah di Papua dalam beberapa lingkaran. Lingkaran pertama, adalah kota. Kedua, daerah pinggiran, lingkaran ketiga adalah daerah terpencil, dan lingkaran ke empat adalah daerah-daerah terisolasi.

Untuk di kota dan sebagian daerah pinggiran di Papua, pendekatan dalam pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan mutu. Sedangkan untuk daerah lainnya lebih menitikberatkan pada membuka dan meluaskan akses pendidikan.

Yang menjadi kendala dalam pembangunan pendidikan di Papua adalah luasnya wilayah sehingga membuat jarak menjadi berjauhan, dan status gizi yang rendah. Selain itu, peradaban masyarakat tradisional juga menyebabkan benturan lain karena sistem di sekolah sangat dominan dengan sistem yang disiplin sehingga harus dilakukan berbagai penyesuaian secara sosial dan budaya.

“Untuk sebagian daerah pinggiran perhatian kita lebih dominan pada pendekatan akses. Artinya bagaimana caranya mereka lebih banyak untuk datang ke sekolah, yang penting mereka hadir, soal belajar nanti dulu,” katanya.

Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung percepatan pembangunan pendidikan tersebut. Sekolah umum dipadukan dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyaraka (PKBM). Program yang diterapkan disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan letak geografisnya. Jenjang pendidikan dasar (SD) dipecah menjadi dua. Kelas satu sampai kelas tiga dipadukan dengan PKBM, sedangkan untuk kelas empat sampai kelas enam berada satu atap di kecamatan dan berasrama.

“Kita bikin sekolah-sekolah kecil yang dipadukan dengan PKBM di daerah terpencil. Sehingga ketika sudah tuntas baca tulis, mereka bisa masuk ke sekolah berasrama di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Selain itu,  Disdik Papua juga membangun sentra-sentra pendidikan di beberapa kecamatan yang sudah dipetakan. Saat ini, sedikitnya ada empat sentra pendidikan yang sudah berjalan, yaitu di Merauke, Nabire, Timika, dan Jaya Wijaya. Rencananya jumlah tersebut akan terus ditambah guna menyiasati agar anak-anak dari daerah terpencil tertarik untuk  masuk ke sekolah.

“Kita minta dukungan dari pemerintah pusat. Sejauh ini Kementerian Pendidikan Nasional sudah memberikan perhatian yang cukup banyak kepada kita, tetapi itu masih kurang untuk memperbaiki dan membangun tata kelola pendidikan yang baik di Papua,” kata James.