Mendikbud: Kami Ingin Berubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun rencana aksi nasional (RAN) untuk mewujudkan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, saat ini sudah disusun RAN untuk memberikan arahan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pengelola keuangan di lingkungan Kemdikbud, baik pusat maupun daerah.

Menurut Nuh, salah satu indikator bahwa keuangan telah dikelola secara akuntabel adalah laporan keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Ia menjelaskan, opini WTP dapat diperoleh jika laporan keuangan memenuhi beberapa persyaratan, seperti laporan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan bebas dari salah saji material.

"Selain itu pengungkapan laporan keuangan telah dilakukan dengan memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Nuh, saat meluncurkan Rencana Aksi Kemdikbud Mewujudkan Laporan Keuangan Dengan Opini WTP.

Untuk itu, sambung Nuh, Kemdikbud akan melakukan aksi melalui pendekatan yang bersifat praktis. Misalnya, seperti membangun komitmen bersama untuk meraih opini WTP dari BPK-RI.

"Kalau kita mau berubah, saya pikir bisa saja. Karena ini domain serba mungkin, demi perbaikan kementerian kami menerima semua masukan. Intinya kami ingin berubah, dengan kementerian baru jadi ada semangat baru," katanya.

"Serapan kementerian sebagai konsekuensi pelaksanaan good governance. Kita kerja keras penuhi prinsip akuntabilitas dan good governance," tambahnya.