Dedi Gumelar: Pantas Pendidikan Kita Tak Bermutu

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar, melayangkan kritiknya dalam rapat kerja antara komisi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (24/10/2011), di Gedung DPR, Jakarta. Ia menyayangkan sempitnya waktu yang dimiliki DPR bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk membahas anggaran pendidikan. Menurut dia, pemerintah harus meluangkan waktu yang tak terbatas dalam membahas anggaran pendidikan yang dinilainya merupakan hal yang sangat penting.

Ke depannya, ia menyarankan agar kedua pihak mencari kesamaan waktu luang untuk membahas anggaran pendidikan tersebut.

"Masak kita harus memutuskan anggaran dengan dikejar-kejar waktu," kata politisi PDI Perjuangan yang dikenal dengan sapaan Miing ini.

Dedi mengatakan, ia akan mengusulkan kepada unsur pimpinan Komisi X serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh untuk mencari waktu yang lebih luang. Bahkan, menurut dia, jika perlu dialokasikan waktu beberapa hari penuh untuk fokus membahas anggaran pendidikan.

"Pantas jika pendidikan kita tidak bermutu karena pengambilan keputusannya tidak fokus," ujar Dedi.

Rapat kerja Komisi X DPR dan Mendikbud pada hari ini memang hanya diagendakan berlangsung selama empat jam. Namun, sejumlah anggota komisi mengusulkan agar rapat ditambah selama satu jam. Sementara itu, waktu pembahasan anggaran semakin mendesak. Dewan harus sudah mengajukan pagu anggaran Kemdikbud pada Rabu (26/10/2011) sebelum disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Jumat pekan ini.

Mendikbud M Nuh hanya mempunyai waktu hingga sore ini karena harus terbang menuju Paris untuk menghadiri sidang UNESCO. Sebelumnya, anggota Komisi X, Wayan Koster, juga mendesak agar Kemdikbud segera menetapkan pagu anggarannya.

Nuh mengatakan, pagu anggaran kementeriannya tidak mengalami banyak perubahan, kecuali yang berkaitan dengan direktorat baru, yaitu Direktorat Sejarah Purbakala serta Direktorat Nilai-nilai Tradisional dan Seni.

Ia menjelaskan, anggaran pendidikan yang semula diusulkan sebesar Rp 281,456 triliun, maka untuk mendukung direktorat kebudayaan, kementerian telah menganggarkan dana lebih dari Rp 700 miliar. Untuk mengurus sejarah dan purbakala sebesar Rp 423 miliar serta untuk Direktorat Nilai-nilai Tradisional dan Seni sebesar Rp 317 miliar.