JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar mengatakan, visi besar mengembalikan kebudayaan ke dalam Kementerian Pendidikan harus diimbangi dengan langkah yang konkrit. Pernyataannya ini menanggapi paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dalam rapat kerja  Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (24/10/2011), di Gedung DPR, Jakarta.

Raihan menilai, paparan yang disampaikan oleh Mendikbud hanya terfokus pada besarnya anggaran yang diperlukan. Setelah kembalinya urusan kebudayaan kepada Kementerian Pendidikan, ia menilai Mendikbud belum menyampaikan rencana konkrit tentang langkah apa yang akan ditempuhnya untuk mewujudkan visi mengenai kebudayaan.

"Saya setuju kebudayaan ditarik kembali, tapi visi besar ini belum terwujud dengan perencanaan yang mantap," kata Raihan.

Oleh karena itu, Raihan berharap, ke depannya Mendikbud dapat memaparkan semua rencananya dengan lebih matang sehingga DPR bisa membahasnya secara tuntas di dalam rapat kerja. Menurutnya, Kemdikbud seharusnya bisa bergerak lebih dinamis dengan menyatunya urusan kebudayaan di kementerian tersebut. Ia juga menekankan, perluny6a dilakukan breakdown mengenai tugas pokok dan fungsi terkait unsur-unsur kebudayaan yang akan dibawahi.

"Saat ini masih rancu, maka perlu ada bahasa yang cantik dan langkah konkrit untuk menjabarkan visi besar yang sudah diamanatkan oleh presiden," katanya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Mendikbud memaparkan beberapa hal terkait akses dan peningkatan mutu pendidikan. Ia juga menyampaikan jika anggaran di Kemdikbud harus ditambah seiring masuknya kebudayaan ke dalam kementeriannya.

Share

Tweet