Rabu, 17 September 2014

News / Edukasi

Sarana Pendidikan

Rehabilitasi Sekolah Butuh Kebijakan Khusus

Rabu, 2 November 2011 | 08:54 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses rehabilitasi 9.747 ruang kelas di 3.020 sekolah jenjang SD dan SMP yang berada di 189 kabupaten/kota dan 28 provinsi dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu karena berbagai kendala. Padahal, sesuai ketentuan penggunaan anggaran kas negara, seluruh proses rehabilitasi gedung rusak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan harus selesai 15 Desember mendatang.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suyanto di Jakarta, Selasa (1/11), mengatakan, pihaknya berharap ada kebijakan khusus yang memungkinkan proses rehabilitasi tetap berlanjut sampai selesai, meskipun melampaui 15 Desember 2011.

Alasan untuk meminta perpanjangan waktu penggunaan anggaran rehabilitasi itu, kata Suyanto, sangat kuat. Ini disebabkan anggaran rehabilitasi baru dikucurkan akhir Oktober sehingga proses pengerjaan baru berjalan selama 75 hari. Jika proses rehabilitasi tidak selesai, anggaran harus dikembalikan ke kas negara.

Sampai dengan 31 Oktober 2011, dana untuk rehabilitasi bangunan sekolah rusak yang sudah disalurkan Rp 447,5 miliar atau 59,93 persen. Dana ini untuk rehabilitasi 4.922 ruang kelas SD dan 1.167 ruang kelas SMP yang rusak. Adapun dari alokasi anggaran seluruhnya sekitar Rp 746,8 miliar untuk rehabilitasi 8.346 ruang kelas SD dan 1.401 SMP yang rusak.

”Uang yang dikembalikan ke kas negara memang dapat dikucurkan lagi, tetapi prosesnya harus dari nol lagi. Kami sedang usahakan uangnya tidak harus dikembalikan sampai selesai pekerjaannya,” kata Suyanto.

Suyanto menjamin seluruh proses rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak akan bisa selesai Maret 2012. Sampai sekarang ini, perkembangan proses rehabilitasi yang paling cepat baru dicapai oleh Tangerang yang sudah mencapai 40 persen. Tidak semua daerah bisa seperti Tangerang karena ada berbagai kendala.

”Ketersediaan bahan bangunan masing-masing daerah berbeda. Ada daerah yang susah dapat pasir dan bahan bangunan lain,” ujarnya.

Data

Dalam sesi tanya jawab diskusi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Khusnul Khuluq mengeluhkan adanya perbedaan antara data atau prediksi sekolah rusak dengan fakta di lapangan yang diperoleh setelah survei teknis. Khusus untuk Bojonegoro, semula terdapat 403 ruang kelas rusak berat. Namun, kemudian ditemukan di lapangan bahwa dari jumlah itu 40 persen di antaranya justru sudah rusak total dan membutuhkan unit sekolah baru.

”Untungnya, selain dana rehabilitasi dari pemerintah pusat, kami juga mendapat alokasi dana Rp 74 juta dari APBD. Perkiraan kebutuhan dana untuk membangun ruang kelas baru sekitar Rp 114 juta per unit,” kata Khusnul.

Pemerhati pendidikan dari Maluku, Semmy Lekatompessy, juga mengeluhkan proses pendataan sekolah rusak yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta. Banyak sekolah mengeluhkan sikap pemerintah daerah yang tidak menanggapi permohonan atau proposal rehabilitasi gedung rusak dari sekolah. Untuk itu, Semmy meminta agar ada tim khusus dari pemerintah pusat yang melakukan pendataan ruang kelas dan sekolah yang rusak. (LUK)


Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Sumber: