Golkar, Demokrat, PDI-P Tak Punya Strategi Jender?

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga partai besar pemenang Pemilu 2009,  Demokrat, Golkar, dan PDI-P, dinilai tidak memiliki strategi pemberdayaan perempuan dan keadilan jender yang baik.

Peranan perempuan baru ditempatkan di tingkat departemen perempuan belaka. Akibatnya, strategi pengarusutamaan atau kesetaraan jender maupun strategi peningkatan perwakilan yang berkeadilan jender justru tak ada di tiga parpol itu. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan lainnya, yang seharusnya menjadi pedoman pengambilan keputusan, tak sesuai kondisi nyata.

Sebagian kesimpulan studi komparatif terhadap tiga parpol terbesar pemenang pemilu tersebtu diungkapkan Ani Soetjipto dan Shelly Adelina dari Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Kamis (10/11/2011), di Jakarta.

Hasil penelitian itu kemudian dibahas dalam diskusi yang dihadiri tiga anggota DPR perempuan, yakni Nurul Arifin (Golkar), Theresia Pardede (Demokrat), dan Rieke Diah Pitaloka (PDI-P). Diskusi dimoderatori Sosiolog Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo.

"Keadilan jender dimaknai dengan konsep persamaan kesempatan (equal opportunity), tetapi tak dipahami apakah ada persamaaan kesempatan dalam hukum (equal opportuniy before the law), yang maknanya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, makna memperlakukan sama, tak berarti setiap orang memiliki kesempatan sama," ungkap Ani.

Menurut Shelly, kesetaraan jender juga tak dipahami dengan benar. "Partai menganggap tak ada masalah jender. Bahkan juga tidak menganggap adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dalam relasi jender di kehidupan politik. Oleh sebab itu, isu-isu seperti angka kematian ibu, perdagangan perempuan, kekerasan rumah tangga tidak dianggap isu gender, melainkan masalah umum," katanya.