Ketua DPR: Otonomi Pendidikan Harus Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ketua DPR RI Marzuli Alie menilai, lima tahun berjalannya otonomi untuk bidang pendidikan, belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, secara otomatis pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan. Hal itu diungkapkannya seusai menghadiri sebuah diskusi publik bertajuk "Membedah Problematika Guru dan Solusinya", yang digelar di Gedung PGRI, Jakarta, Senin (28/11/2011).

Menurut politisi partai Demokrat ini, pembangunan pendidikan sangat tergantung pada distribusi guru yang dilakukan secara baik dan merata. Oleh karena itu, menurutnya, otonomi pendidikan harus segera dievaluasi.

"Semua agar pembangunan pendidikan dan distribusi guru dapat dilakukan dengan baik. Sehingga tak ada daerah yang kekurangan guru, sementara daerah lainnya kelebihan jumlah guru," kata Marzuki.

Ia mengatakan, percepatan peningkatan kualitas pendidikan terhambat ketika tata kelola pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendistribusian guru harus betul-betul dilakukan secara kontekstual dan melibatkan seluruh stakeholder, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar dapat menyelesaikan segala problematika secara cepat.

"Persoalan guru itu soal manajemen pendidikan dan pengelolaan guru. Tetapi, kebijakan bisa saja dilakukan oleh pusat, khususnya soal distribusi dan pembinaan," ujarnya.

Marzuki menilai, masalah pemerataan distribusi guru adalah kunci persoalan yang sangat terkait dengan  pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Ia juga mengusulkan agar tata kelola pendidikan dapat dilakukan secara penuh oleh pemerintah pusat.

"Disentralisasikan semuanya, mulai urusan rekrutmen sampai penempatan agar diurus oleh pusat. Jika itu dilakukan, saya yakin kualitas pendidikan kita akan merata di seluruh Indonesia," ujarnya.