Presiden: Kaji Serius Sentralisasi Guru

Bogor, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji serius wacana pengelolaan dan pembinaan guru yang disentralisasi lagi. Presiden tak ingin sentralisasi guru ataupun pendidikan diputuskan emosional dan tergesa-gesa.

”Saya memberi kesempatan Mendikbud bersama pemerintah daerah dan organisasi guru mengkaji yang pas sehingga bermanfaat lebih baik ketika diputuskan,” kata Presiden dalam sambutan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-66 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Sentul International Convention Center, Bogor (30/11).

Tema perayaan Hari Guru Nasional kali ini ”Meningkatkan Peran Strategis Guru untuk Membangun Karakter Bangsa”. Hadir, antara lain, Ketua MPR Taufiq Kiemas dan sejumlah menteri.

Pernyataan soal sentralisasi kembali guru dan pendidikan ini disambut tepuk tangan meriah sekitar 4.500 guru yang hadir. Para guru dengan tegas mendukung sentralisasi guru.

Menurut Presiden, ada plus dan minus soal penerapan kembali sentralisasi pendidikan. Namun, Presiden mendukung hasil kajian terbaik yang akan direkomendasikan.

Kemarin, Presiden juga mengingatkan guru agar terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, termasuk mengajak guru menjadi teladan baik dan menciptakan lingkungan sekolah yang baik sehingga menjadi tempat untuk pendidikan karakter.

Kesejahteraan guru

Pada peringatan itu, Ketua Umum PGRI Sulistiyo meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan guru bantu. Kalaupun sulit diangkat menjadi pegawai negeri, PGRI meminta pemerintah membuat aturan penghasilan minimum bagi guru honorer dan bantu.

Menanggapi hal itu, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan mengkajinya. ”Tolong bicarakan baik-baik dengan Menteri Keuangan. Kalau dalam batas kemampuan kita serta konsep itu benar dan memang diperlukan, tentu bisa kita penuhi,” kata dia.

Menurut Presiden, Indonesia saat ini memiliki 4 juta PNS. Setiap tahun sekitar 200.000 pegawai pensiun, yang berarti peluang 200.000 calon pegawai masuk. Presiden meminta, rekrutmen pegawai negeri baru itu memperhatikan pengabdian guru honorer atau guru bantu yang sudah lama bertugas.

Presiden juga meminta, distribusi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru tak terlambat dibagikan. (ELN/WHY)