Malam Ini, Kemdikbud Memediasi MWA-Rektorat UI

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengundang semua perwakilan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) dan Rektorat UI pada Kamis (22/12/2011) malam. Pada pertemuan itu, Kemdikbud akan membantu memediasi perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh kepada para wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (22/12/2011).

Sementara mengenai keputusan MWA UI yang mencabut surat keputusan (SK) pengangkatan Gumilar Rusliwa Somantri sebagai Rektor UI, Nuh enggan berkomentar. Ia sendiri tak hadir pada Sidang Paripurna MWA UI, Rabu (21/12/2011) malam. Nuh kembali meminta agar MWA UI dan Rektor UI jangan saling meniadakan.

Sebaliknya, kedua belah pihak diharapkan tetap saling mengakui. Nuh mengutarakan, Kemdikbud memiliki 35 persen suara di MWA UI.

"Tidak ada saling berhenti-memberhentikan karena ini, kan, bukan tradisi yang ada di perguruan tinggi. Maka itu, kita junjung tinggi urusan tradisi dan nilai-nilai kemuliaan yang ada di perguruan tinggi," kata Nuh.

Selain mencabut SK Pengangkatan Rektor UI, dosen sekaligus penggagas gerakan Save UI, Ade Armando, mengatakan, MWA UI juga membentuk rektorium, atau pelaksana harian Rektor UI yang terdiri atas beberapa calon. Sejumlah calon tersebut adalah Wakil Rektor I UI Muhammad Anis, mantan Rektor UI Prof Utsman dan Prof Asman Budi Santoso, dan Ketua Dewan Guru Besar UI Prof Biran, Ketua Senat Akademik Universitas (SAU) Prof Didit.

Sidang Paripurna MWA juga membentuk panitia pemilihan rektor untuk tahun 2012 dan panitia persiapan UI menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Akan tetapi, kata Ade, yang terpenting dari hasil sidang paripurna adalah akan segera dikeluarkannya tiga surat yang ditujukan kepada bank yang menjadi mitra UI, surat yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), dan surat ketiga ditujukan kepada semua warga universitas tersebut.

"Surat kepada bank sifatnya pemberitahuan agar semua transaksi tidak lagi bisa dengan tanda tangan Gumilar karena dia tidak lagi menjadi rektor. Surat kepada Mendikbud sifatnya konsultasi, dan saya rasa surat ketiga tidak kalah pentingnya," kata Ade.