Rapor Merah untuk Pendidikan di Kota Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com -- Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) menyampaikan evaluasi mengenai dunia pendidikan di Kota Bandung, Jawa Barat, sepanjang tahun 2011. Hasilnya, tidak satu pun prestasi yang dibanggakan. KPKB bahkan berkesimpulan bahwa sistem pendidikan di Kota Bandung sudah gagal menjalankan tugasnya.

Hasil evaluasi disampaikan dalam jumpa pers KPKB mengenai di dalam ruang kelas di SD Negeri Haurpancung yang rusak berat, Selasa (27/12/2011). Padahal, bangunan sekolah ini berjarak dua kilometer dari Gedung Sate, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, tepat di balik Monumen Perjuangan Jawa Barat, serta 150 meter dari Universitas Padjadjaran kampus Dipatiukur.

Dalam pernyataannya, KPKB yang terdiri dari 13 elemen guru pegawai negeri sipil, guru honorer, orangtua murid, hingga pemerhati pendidikan, seluruhnya menganggap pendidikan di Kota Bandung sudah gagal dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007, hingga Perda Pendidikan Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008.

Wakil Koordinator KPKB, Dwi Subawanto menuturkan, ada tujuh indikator yang menjadi perhatian mereka, yakni layanan pendidikan tanpa diskriminasi, ketersediaan dana untuk program wajib belajar, ketersediaan tenaga pendidik yang bermutu, pembinaan tenaga pendidik untuk sekolah dan di luar sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

"Yang ada, semua indikator menunjukkan hasil yang negatif. Guru honorer tetap terpinggirkan dan pungutan liar kepada siswa tetap marak. Pemerintah pun gagal untuk menjalankan fungsinya," tutur Dwi.

Zamzam Muzaki dari Keluarga Peduli Pendidikan mengatakan, Kota Bandung mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 10,9 miliar dan 60 persen di antaranya dipergunakan untuk rehabilitasi ruang kelas. Namun, sewaktu pihaknya menanyakan data ruang yang rusak di Kota Bandung, tidak pernah mendapatkan jawaban.