KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Ilustrasi: Ketika perwakilan pekerja honorer termasuk guru honorer dari seluruh Indonesia berunjuk rasa di Istana Negara, Jakarta, Senin (31/1/2011), menuntut diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Unjuk rasa bertepatan dengan surat edaran Menteri Aparatur Negara No 5/2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer di Sekolah Negeri. Para guru honorer yang rata-rata sudah bekerja puluhan tahun tersebut meminta menjadi guru tetap tanpa seleksi.
JAKARTA, KOMPAS.com — Janji pemerintah mengangkat ratusan ribu guru honorer SD-SMA sederajat menjadi guru pegawai negeri sipil pada 2011 tidak kunjung terealisasi.
Guru-guru honorer pun merasa resah karena peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sampai awal tahun 2012 juga tidak jelas.
"Kami kecewa karena janji pemerintah tidak kunjung terealisasi. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan nasib guru dan tenaga pendidik honorer di sekolah-sekolah yang sudah puluhan tahun setia mengabdi," kata Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di Jakarta, Senin (1/9/2011).
Menurut Ani, para guru honorer mendapat dukungan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk memperjuangkan kepastian pengangkatan mereka menjadi PNS. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo meminta supaya pemerintah tidak menzolimi guru honorer yang memenuhi syarat untuk menjadi guru PNS.
Ani mengatakan, jika hingga akhir Januari pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS tidak juga jelas, para guru honorer yang tergabung dalam FTHSNI dan Asosiasi Kepala Tata Usaha Seluruh Indonesia akan berunjuk rasa secara besar-besaran di Ibu Kota. Sasaran tenaga honorer ini mendapat perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Ani, pengangkatan sekitar 647.000 guru honorer SD/SMP hingga SMA/SMK menjadi calon PNS sampai saat ini terkatung-katung. Ini disebabkan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur soal itu belum juga disahkan.
Berdasarkan pendataan, guru dan pegawai honorer yang penggajiannya non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jumlahnya sekitar 600.000 orang. Selain itu, ada sekitar 47.000 guru dan pegawai yang tercecer pengangkatannya sehingga masih mendapat honor dari daerah.
Guru honorer kebanyakan guru yang diangkat untuk mengatasi kekurangan guru di sejumlah sekolah. Guru-guru tersebut sebagian mendapat honor dari anggaran sekolah. Guru honorer ini tersebar di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMP dan SMA/SMK.
Menurut Ani, para guru honorer saat ini resah karena janji pemerintah untuk memberikan status guru PNS bagi pendidik yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun ini tidak juga terealisasi.
