Anggaran Jardiknas "Macet" di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah mengembangkan e-learning menghadapi kendala. Pasalnya, anggaran sekitar Rp 162 miliar yang diperlukan sebagai lanjutan dari program Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) ini belum direstui oleh DPR.

Anggota Komisi X DPR, Tubagus Dedi Gumelar, mengatakan, DPR belum bisa menyetujui anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) karena pihaknya masih ingin melakukan pendalaman program itu. Di sisi lain, DPR juga menilai Kemdikbud belum bisa menjelaskan secara gamblang manfaat dari program tersebut.

"Anggarannya belum disahkan karena kami masih melakukan pendalaman. Hasil kajiannya belum jelas, apakah nanti guru dan siswanya menjadi lebih cerdas atau seperti apa," kata Dedi, dalam Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Mendikbud, Rabu (1/2/2012) malam, di Gedung DPR, Jakarta.

Ditemui seusai raker, Mendikbud Mohammad Nuh menjelaskan, dengan program ini, nantinya seluruh sekolah akan terhubung. Memanfaatkan internet untuk membangun jaringan intranet dari seluruh sekolah di Indonesia. Jaringan tersebut, kata dia, dibangun melalui fiber optik dan satelit, yang memungkinkan menghubungkan seluruh sekolah.

"Nantinya, seluruh pemangku kepentingan, baik itu guru, siswa, dan atau siapa pun bisa menjadi satu kesatuan memanfaatkan jaringan yang kita miliki," ujar Nuh.

Menurutnya, pendidikan memiliki hubungan dengan akses internet. Selain membangun koneksi, di dalamnya ada proses transaksi (informasi), kolaborasi, dan transformasi.

"Jardiknas bukan hanya jalan tol, melainkan juga menyiapkan kendaraannya," kata Nuh.