Pemerintah Petakan Kompetensi SMK

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk memetakan kondisi riil dan kompetensi, pemerintah mengevaluasi 30 sekolah menengah kejuruan. Tim khusus dari UGM, ITS, dan ITB akan mengevaluasi segi kompetensi, fasilitas, organisasi manajemen, produk, riset inovasi, dan kemitraan sekolah menengah kejuruan.

Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam rapat kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Komisi X DPR, Rabu (1/2/2012), di Jakarta. ”Kami pilih tiga perguruan tinggi itu karena mereka yang punya bidang mesin yang bagus. Diutamakan SMK yang terkait otomotif, tetapi tidak menutup SMK dengan program-program keahlian lain,” ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut Nuh, diharapkan menghasilkan peta kondisi riil dan kompetensi setiap SMK sehingga pemerintah tak terjebak membuat kebijakan berdasarkan isu yang sedang hangat. ”Kami tak bisa mengambil kebijakan hanya karena sedang ramai dibicarakan,” ujarnya.

Apabila ada peta kondisi riil SMK, kebijakan yang diambil diharapkan sesuai kebutuhan. Pemerintah berharap tingkat penerimaan lulusan SMK ke lapangan pekerjaan naik menjadi 60-70 persen.

Di kalangan anggota DPR muncul kekhawatiran SMK hanya akan menjadi pabrik dan siswa hanya menjadi tukang perakit tanpa inovasi-kreatif. Mereka mengingatkan bahwa SMK bukan pabrik atau industri, melainkan institusi pendidikan yang mempunyai tugas utama menghasilkan sumber daya manusia berkualitas tinggi.

Pada sesi tanya jawab, anggota DPR sepakat meminta pemerintah memerhatikan pendirian SMK yang spesifik sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik daerah. Misalnya, daerah-daerah di kawasan pantai dibangun SMK dengan program keahlian kelautan.

Keahlian seni

Anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar, mengingatkan pemerintah agar tak hanya memerhatikan SMK dengan program keahlian teknik atau elektronika, tetapi juga kesenian. Saat ini hanya ada lima SMK kesenian di seluruh Indonesia: Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Denpasar, dan Padang Panjang. Banyak SMK kesenian kesulitan mencari siswa.

”Kesenian tidak ada yang garap. Seharusnya di setiap kabupaten/kota harus ada satu SMK kesenian. Kami akan usulkan setiap provinsi ada institut seni. Jangan jadikan semua anak seperti Einstein,” kata Dedi.

Menurunnya minat siswa ke bidang kesenian juga dikemukakan Kepala SMKN 5 Yogyakarta Suyono. Ia mengatakan, jumlah siswa dari tahun ke tahun menurun. Sebelumnya, pihaknya harus menolak hingga ratusan siswa. Tahun 2011 hanya puluhan siswa ditolak.

”Siswa lebih tertarik bidang yang terkait dengan teknologi modern. Karena itu, kami buka program keahlian animasi dan desain komunikasi visual. Peminatnya membeludak,” katanya. (LUK)