Disdik Mengaku Tak Tahu Program "Satu Guru Satu Laptop"

MALANG,KOMPAS.com - DPRD Kota Malang, Jawa Timur, akhirnya memanggil Dinas Pendidikan Kota Malang untuk mengklarifikasi protes para guru terkait program "Satu Guru Satu Laptop (Sagusala)", Senin (20/2/2012). Protes para guru disampaikan lebih kurang dua pekan lalu (Baca: Diwajibkan Beli Laptop, Guru-guru di Malang Protes).

Sebelumnya, Dinas Pendidikan enggan menanggapi protes para guru. Dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD Kota Malang, Dinas mengaku tak tahu menahu mengenai program tersebut. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah mengatakan, program Sagusala  bukan program Dinas, melainkan program Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pusat yang diturunkan ke daerah.

"Namun, setahu kami, program Sagusala itu, tidak ada unsur pemaksaan apalagi kewajiban untuk membeli laptop," katanya.

Zubaidah menegaskan, pihaknya sudah memanggil PGRI Kota Malang untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

"Memang tidak ada paksaan dan kewajiban. Sampai saat ini, dari 3.666 total guru yang lolos sertifikasi di Kota Malang, mulai dari TK hingga SMA/SMK, hanya 577 guru yang membeli laptop, atau 15,7 persen dari guru yang ada," ujar Zubaidah.

"Kita sudah sejak awal mengatakan bahwa program Sagusala itu program PGRI pusat dan untuk nasional," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Suwarjana menambahkan, kalau pun ada pihak yang mewajibkan pembelian laptop itu, menurutnya, perbuatan oknum.

"Tetapi bukan atas nama Dispendik. Karena anggota PGRI atau lainnya juga masuk bagian dari Dispendik," katanya.

Lebih lanjut Suwarjana mengatakan, dari 577 pembeli laptop itu, jika ada yang ingin mengembalikan, bisa berkoordinasi dengan vendornya.

"Silahkan kalau mau dikembalikan di vendornya, bukan ke Dispendik. Karena bukan program Dispendik," tegasnya.