BSM Belum Menyentuh Seluruh Siswa Miskin

DEPOK, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suyanto mengatakan, Bantuan Siswa Miskin (BSM) akan terus digulirkan karena dinilai dapat mengedepankan kepentingan siswa miskin yang ingin bersekolah. Saat ini, BSM telah
menyentuh 14 persen dari seluruh jumlah siswa miskin di Indonesia.

Menurutnya, selain cakupan jumlah penerima BSM diperluas, nilai uang yang diterima siswa juga akan terus ditambah. Hal ini sebagai
antisipasi pemerintah dalam menghadapi kondisi keluarga yang taraf kehidupannya terpengaruh oleh kenaikan harga bahan bakar minyak dan sembilan bahan pokok.

"Yang repot itu kita menghadapi orang-orang yang hampir miskin. Kalau miskin atau miskin sekali kan tidak dinamis. Kalau harga bensin naik,
yang hampir miskin menjadi miskin," kata Suyanto kepada para wartawan di sela-sela Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (28/2/2012), di Bojongsari, Depok, Jawa Barat.

Suyanto mengakui, masih adanya sejumlah permasalahan dalam penyaluran BSM. Masalah yang paling utama adalah alokasi dana yang diberikan kepada siswa masih belum menyentuh seluruh siswa yang mengajukan BSM. Selain itu masalah data siswa miskin yang berhak menerima BSM juga diakuinya masih belum akurat.

"Bantuannya tidak mencukupi. Ada yang mengatakan BSM tidak tepat sasaran. Namun, bukan berarti kami salah. Kami berikan untuk 5 siswa tapi sekolah membaginya kepada 10 siswa. Itu menyalahi akuntabilitas, tapi tidak salah," ungkapnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, James Modouw mengatakan, permasalahan yang dihadapi oleh daerahnya dalam program BSM ibarat "besar pasak daripada tiang". Jumlah siswa yang seharusnya menerima BSM dengan alokasi dana yang tersedia dinilainya tidak sebanding.

"Kami atasi dengan pemberian BSM kepada siswa secara bergilir. Sehingga semuanya mendapatkan bagian yang merata," kata James.

Agar dana BSM benar-benar jatuh ke tangan yang berhak, James melanjutkan, pihaknya sering melakukan verifikasi terhadap kebenaran data. Biasanya, pihak provinsi akan meminta kabupaten/kota mengirimkan data dan melakukan verifikasi. Kemudian data yang sudah dipegang dihitung dan dilakukan ricek sebelum dikirim kepada Kemdikbud untuk dimasukkan ke dalam program.

"Tapi yang kami rasakan kuota selalu tidak mencukupi. Saat ini baru menyentuh 50 persen dari jumlah siswa miskin di wilayah kami," jelasnya.

Seperti diberitakan, Kemdikbud menggelontorkan Rp 3,9 triliun untuk menjalankan program BSM dan beasiswa Bidik Misi. Tahun ini, dengan anggaran yang tersedia Kemdikbud memasang target untuk memberikan BSM pada 12 persen siswa miskin di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Kemdikbud juga akan menambah anggaran untuk BSM sebanyak Rp 2 triliun yang berasal dari APBN-P untuk dapat memperluas cakupan menyentuh 23 persen siswa miskin.