Tata Kelola Kampus Diusulkan Semi Otonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDIP menyatakan menolak penerapan otonomi penuh dalam tata kelola perguruan tinggi. Menurut anggota komisi IX DPR bidang pendidikan, pariwisata dan olahraga, Tubagus Dedi Gumelar, pihaknya mengusulkan agar perguruan tinggi menggunakan tata kelola semi otonomi, khususnya untuk pengaturan keuangan.

"Silakan kalau mau otonomi penuh untuk mengatur akademik, tapi kalau pembiayaan harus tetap dari APBN dan melibatkan pemerintah," kata anggota DPR yang akrab disapa Miing ini, Rabu (28/3/2012), di Jakarta.

Ia mengungkapkan, banyak pihak khawatir akan terjadi gejolak jika perguruan tinggi dikelola secara otonomi penuh. Karena imbasnya, setiap perguruan tinggi diperkenankan mengatur keuangannya sendiri-sendiri. Baik input, maupun output. Lebih jauh, masyarakat akan dibebankan dengan biaya yang lebih tinggi karena harus ikut menopang biaya operasional tiap-tiap perguruan tinggi.

"Tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang, membuka akses pendidikan untuk semua yang murah dan terjangkau," ungkapnya.

Namun begitu, kata dia, saat ini topik tata kelola belum disahkan, seiring masih digodoknya Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU-PT) bersama Kementerian Pendidikan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU-PT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti diberitakan, RUU-PT tengah memasuki masa finalisasi. Ditargetkan pemerintah, RUU tersebut dapat disahkan awal bulan depan.