Sekolah Tak Sepenuhnya Dukung Hanya Jalur Undangan

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekolah-sekolah tidak sepenuhnya mendukung perubahan pola baru seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang mulai tahun 2013 hanya lewat jalur undangan. Penyelenggaraan SNMPTN diminta untuk tetap terbuka bagi semua lulusan SMA sederajat yang berprestasi baik maupun yang biasa-biasa saja.

SNMPTN dipandang lebih memberikan akses bagi banyak lulusan SMA sederajat untuk mengakses PTN pilihan dengan biaya kuliah yang terjangkau. Adapun jalur mandiri yang digelar tiap PTN dinilai mahal, sehingga terbatas bagi calon siswa dari keluarga berada.

Pada pola baru SNMPTN tahun 2013, seleksi mahasiswa baru minimal 60 persen lewat SNMPTN jalur undangan. Sisanya diserahkan kepada masing-masing PTN, apakah hendak melaksanakan jalur mandiri atau menambah kuota SNMPTN jalur undangan.

Firman Syah Noor, Wakil Kepala SMAN 3 Bandung, Senin (2/4/2012), mengatakan tidak selalu anak cerdas konsisten prestasinya selama di SMA. Penilaian penerimaan calon mahasiswa semestinya bukan hanya melihat prestasi di SMA, tetapi juga hasil tes aktual seperti tes tertulis dan tes psikologi atau tes potensi akademik.

Terkadang, ada faktor di luar diri anak, yang membuat prestasinya ada yang tidak konsisten satu atau dua semester. "Masa, anak cerdas seperti ini, kesempatannya hanya terbuka di jalur mandiri. Sampai saat ini, jalur mandiri itu kesannya jual-beli kursi. Adapun SNMPTN masih dinilai persaingan yang fair untuk semua anak bangsa," ujar Firman.

E Baskoro Poedjinoegroho, Pembina Kolose Kanisius, mengatakan, meningkatnya kuota SNMPTN jalur undangan ini mesti diwaspadai adanya potensi kecurangan penilaian siswa oleh sekolah. Apalagi ditambah dengan keinginan pemerintah memperhitungkan nilai ujian nasional (UN). Tiap PTN semestinya mengembangkan sendiri penilaian atau tesnya yang sesuai dengan kebutuhannya.

"Seleksi nasional PTN, mesti bisa diakses semua anak dan memang mengutamakan kualitas," kata Baskoro.

Dalam pandangan Baskoro, kebijakan pemerintah untuk menaikkan kuota SNMPTN lewat jalur undangan lebih untuk melanggengkan pelaksanaan UN. "Untuk pembenaran pemerintah saja kalau UN juga sudah diakui PTN. Padahal, banyak pihak masih meragukan hasil UN, termasuk PTN sendiri. Pendidikan dasar dan menengah kita sudah amburadul, jangan PTN juga jadi asal-asalan," kata Baskoro.