Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PTN Berbadan Hukum Tetap Ada

Kompas.com - 04/04/2012, 18:33 WIB
Ester Lince Napitupulu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Perguruan tinggi negeri dapat memiliki otonomi akademik dan nonakademik guna meningkatkan pendidikan tinggi yang bermutu. Untuk itu, pemerintah menyediakan pilihan bagi perguruan tinggi negeri untuk semakin bermutu dengan menjadi perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau berbadan hukum.

Namun, pemberian otonomi pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) ini harus disesuaikan dengan dasar, tujuan, dan kemampuan masing-masing kampus. Karena itu, pemberian otonomi dilakukan secara selektif setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan evaluasi kinerja.

Soal otonomi pengelolaan perguruan tinggi ini ditawarkan dalam Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) versi 3 April. Pembahasan RUU PT terus berlanjut karena DPR menargetkan payung hukum peruruan tinggi di Indonesia pascabdibatlaknnya UU Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi bisa dibahaa dalam rapat paripurna pada 10 April nanti. Pembahasan masih terus lanjut di Komisi X dan pemerintah.

"Berbagai perbaikan terus dilakukan untuk mendorong perguruan tinggi kita semakin bermutu," kata Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PT Raihan Iskandar di Jakarta, Rabu (4/4/2012).

Dedi S Gumelar, anggota Panja RUU PT lainnya, mengatakan, pembahasan RUU PT yang terbaru sedang dilaporkan tim perumus ke Panja. "RUU PT ini akan diparipurnakan minggu depan," kata Dedi.

Menurut Raihan, PTN berbadan hukum memang dikhawatirkan banyak pihak karena implementasinya seperti PTN badan hukum milik negara (BHMN). PTN berstatus BHMN memang menjadi PTN unggulan Indonesia yang berdaya saing hingga tingkat internasional, namun PTN ini dinilai kebablasan karena bersifat komersial.

"PTN berbadan hukum memang ada nantinya, tetapi sudah dikunci dengan aturan harus nirlaba. Artinya, kalau pendapatan kampus tinggi harus dikembalikan untuk pengembangan kampus. Selain itu, secara jelas ditegaskan bahwa PTN ini harus terjangkau oleh masyarakat. Dalam hal pembayaran biaya pendidikan, besarnya harus sesuai kemampuan masing-masing mahasiswa," jelas Raihan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com