Menghapus Braille dalam UN, Kemendikbud Dinilai Ceroboh

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai telah melakukan kecerobohan dengan menghapus penggunaan huruf braille dalam soal ujian nasional bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Penggunaan huruf braille bagi siswa berkebutuhan khusus tersebut merupakan hak siswa yang harus dipenuhi pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pendidikan DI Yogyakarta Wuryadi, Selasa (24/4/2012), menanggapi kebijakan Kemendikbud menghapus penggunaan huruf braille dalam soal ujian nasional (UN) bagi siswa berkebutuhan khusus.

Kebijakan membacakan soal dan penambahan waktu 30 menit bagi siswa berkebutuhan khusus, menurut dia, merupakan kebijakan yang tidak masuk akal dan merepotkan.

"Siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan dua ujian sekaligus, yaitu ujian daya ingat dan ujian menyelesaikan soal. Belum lagi untuk soal-soal yang membutuhkan simbol-simbol, seperti Matematika, siswa dan pengawas akan sama-sama direpotkan oleh persoalan teknis," kata Wuryadi.

Dewan Pendidikan DIY, lanjutnya, akan melakukan advokasi bagi siswa berkebutuhan khusus yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut. Jika nanti banyak siswa berkebutuhan khusus yang tidak lulus hanya karena masalah teknis tersebut, menurut Wuryadi, mereka layak melakukan gugatan.

"Kami siap mengadvokasi dan mendampingi mereka," katanya.