Integrasi UN dengan SNMPTN Perlu Dikaji Cermat

JAKARTA, KOMPAS.com -- Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan mengintegrasikan Ujian Nasional (UN) sebagai syarat seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus dikaji secara cermat. Masih banyaknya persoalan terkait penyelenggaraan dan hasil UN yang diragukan kredilitasnya harus menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan ini.

"Selama masih terjadi berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan UN, kredibilitas hasil UN patut dipertanyakan dan belum layak dijadikan tiket masuk ke PTN," kata Raihan Iskandar, Anggota Komisi X DPR di Jakarta, Senin (30/4/2012).

Kementerian Pendidikan Kebudayaan meminta agar hasil UN SMA sederajat diintegrasikan dalam penilaian masuk PTN mulai tahun 2012. Hal ini seiring dengan keinginan pemerintah untuk menggratiskan biaya ujian masuk PTN yang secara nasional nantinya lewat jalur undangan.

Raihan menambahkan, dengan keragaman sekolah-sekolah yang ada, baik dari segi sarana dan prasarana serta kualitasnya, berpengaruh terhadap kualitas peserta didiknya. "Jadi, jika UN dijadikan tiket masuk ke PTN, maka hanya sekolah-sekolah tertentu yang berpeluang diterima di PTN," jelas Raihan.

Menurut Raihan, pemerintah juga perlu mengkaji potensi munculnya mark up nilai ujian sekolah (nilai raport) yang dilakukan sekolah-sekolah yang memiliki kualitas rendah. Jika nantinya pemerintah memasukkan komponen nilai sekolah digabung dengan hasil UN yang juga diragukan kredibilitasnya sebagai tiket masuk, maka dikhawatirkan peserta didik yang diterima di PTN pun diragukan kualitasnya.

Oleh karena itu, untuk mencegah munculnya praktek mark up nilai sekolah, pemerintah perlu membuat aturan sanksinya. Tujuannya agar tiap sekolah tidak sembarangan mendongkrak nilai sekolah siswa mereka.

Selain itu, kata Raihan, secara teknis mekanisme SNMPTN yang selama ini menerima pendaftaran bagi siswa yang lulus tahun sebelumnya, juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Jika pemerintah memberlakukan UN sebagai seleksi masuk PTN, bagaimana nasib siswa yang tahun sebelumnya tidak lulus PTN dan bermaksud mengikuti seleksi masuk PTN kembali. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sebaiknya perlu membuka peluang bagi mereka untuk memilih jalur pendidikan vokasi.

"Jadi, banyak hal yang perlu dikaji secara cermat oleh pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan ini untuk menghindari implikasi negatif dari kebijakan ini," tutur Raihan.