Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Potensi Kecurangan UN Akan Tetap Ada

Kompas.com - 30/04/2012, 19:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI, Rohmani menyatakan, rencana pemerintah untuk menambah jumlah paket soal pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tidak akan menghasilkan apa-apa. Menurutnya, potensi kecurangan akan tetap ada, mengingat kecurangan terjadi bukan karena paket soal, tetapi lantaran dijadikannya UN sebagai penentu kelulusan dan prestasi politik oleh pemimpin di daerah.

"Kebocoran dan kecurangan UN tidak akan surut meski pemerintah membuat 50 atau bahkan 100 variasi soal sekali pun," kata Rohmani kepada Kompas.com, Senin (30/4/2012), di Jakarta.

Ia mengungkapkan, Kemdikbud seharusnya mau merendahkan hati dan mempelajari akar permasalahan UN dengan seksama. Dijadikannya UN sebagai penentu kelulusan merupakan momok dan pemicu terbesar terjadinya kecurangan. Terlebih, pembangunan pendidikan nasional yang belum dilakukan secara merata membuat banyak daerah tertinggal terpaksa curang demi memenuhi target kelulusan.

"UN ditetapkan ikut menyumbang 60 persen syarat kelulusan. Sementara kualitas dan sebaran guru tidak merata, sarana dan prasarana sekolah juga tidak sama merata," katanya.

Selanjutnya, kata Rohmani, masalah menyontek tidak hanya melibatkan siswa, tapi juga para kepala daerah yang tidak ingin hasil UN di daerahnya rendah. Sehingga buntutnya, banyak kepala sekolah dan guru yang terpaksa terlibat dalam praktik kecurangan UN. "Rencana 20 paket soal UN tidak akan mengubah apa-apa. Lebih baik dana kajiannya digunakan untuk membantu melengkapi sarana sekolah," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Mendikbud, Mohammad Nuh baru saja membeberkan rencananya untuk mengkaji pelaksanaan UN dengan 20 paket soal. Pertimbangannya, 20 paket soal akan menutup celah siswa dalam melakukan kecurangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com