DPR: Potensi Kecurangan UN Akan Tetap Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI, Rohmani menyatakan, rencana pemerintah untuk menambah jumlah paket soal pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tidak akan menghasilkan apa-apa. Menurutnya, potensi kecurangan akan tetap ada, mengingat kecurangan terjadi bukan karena paket soal, tetapi lantaran dijadikannya UN sebagai penentu kelulusan dan prestasi politik oleh pemimpin di daerah.

"Kebocoran dan kecurangan UN tidak akan surut meski pemerintah membuat 50 atau bahkan 100 variasi soal sekali pun," kata Rohmani kepada Kompas.com, Senin (30/4/2012), di Jakarta.

Ia mengungkapkan, Kemdikbud seharusnya mau merendahkan hati dan mempelajari akar permasalahan UN dengan seksama. Dijadikannya UN sebagai penentu kelulusan merupakan momok dan pemicu terbesar terjadinya kecurangan. Terlebih, pembangunan pendidikan nasional yang belum dilakukan secara merata membuat banyak daerah tertinggal terpaksa curang demi memenuhi target kelulusan.

"UN ditetapkan ikut menyumbang 60 persen syarat kelulusan. Sementara kualitas dan sebaran guru tidak merata, sarana dan prasarana sekolah juga tidak sama merata," katanya.

Selanjutnya, kata Rohmani, masalah menyontek tidak hanya melibatkan siswa, tapi juga para kepala daerah yang tidak ingin hasil UN di daerahnya rendah. Sehingga buntutnya, banyak kepala sekolah dan guru yang terpaksa terlibat dalam praktik kecurangan UN. "Rencana 20 paket soal UN tidak akan mengubah apa-apa. Lebih baik dana kajiannya digunakan untuk membantu melengkapi sarana sekolah," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Mendikbud, Mohammad Nuh baru saja membeberkan rencananya untuk mengkaji pelaksanaan UN dengan 20 paket soal. Pertimbangannya, 20 paket soal akan menutup celah siswa dalam melakukan kecurangan.