Mendikbud Klarifikasi Status Disclaimer

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh kembali menampik tudingan tanpa opini (disclaimer) terkait laporan keuangan di kementeriannya.

Karena berdasarkan exit meeting antara Mendikbud dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Kemdikbud jauh dari status disclaimer.

Dijelaskan Nuh, dari hasil exit meeting ditemui ada Rp 614 miliar dana yang tidak jelas penggunaan dan laporannya (nilai temuan). Akan tetapi, setalah ditelisik secara internal oleh Kemdikbud, temuan itu menyusut menjadi Rp 82 miliar.

"Kami diberi waktu 4 hari untuk mengklarifikasi. Hasilnya jauh menyusut dari temuan BPK, dan ini perlu kita sampaikan," kata Nuh, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6/2012).

Ia menegaskan, kabar yang berhembus mengenai kementeriannya sebagai satu-satunya kementerian yang memperoleh status disclaimer belum bisa dipastikan. Pasalnya, sampai saat ini BPK belum memberikan laporan resminya kepada Kemdikbud.

"Sampai sekarang kami belum menerima laporan resmi dari BPK, padahal kami telah resmi meminta. Kami melakukan internal exercise, karena semua bisa dihitung, dan kami memiliki hak untuk klarifikasi," ucapnya.

Lazimnya, kata Nuh, status disclaimer baru akan disematkan jika BPK menemukan kejanggalan laporan keuangan sebesar 1 persen dari total anggaran di suatu kementerian ataupun lembaga.

"Dalam perhitungan kami, minimal status laporan keuangan kami itu wajar dengan opini, bahkan kami optimis bisa wajar tanpa opini," tegasnya.