Perencana Kebijakan Pendidikan Tidak Paham Substansi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Perencana kebijakan dan program pendidikan selama ini tidak memahami substansi pendidikan. Akibatnya, perencanaan tidak menyeluruh dan pada akhirnya tidak konsisten dengan tujuan pendidikan nasional.

Hal itu dikemukakan Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dan pengamat pendidikan Arief Rachman di sela-sela Program Pelatihan Jarak Jauh tentang Perencanaan Sektor Pendidikan di Asia, Rabu (6/6/2012), di Jakarta.

"Contohnya, ujian nasional. Bentuk evaluasi itu tidak mencerminkan tujuan pendidikan nasional karena hanya melihat aspek kognitif," kata Arief.

Arief menilai, pelaksanaan kebijakan pendidikan gagal karena perencanaan yang tidak tepat. Hal ini diperparah dengan penyusunan rencana tanpa dasar penelitian yang kuat. Bahkan perencanaannya tidak memperhitungkan faktor siapa yang akan menjalankan program.

Seharusnya kebijakan pendidikan yang disusun bisa menjawab berbagai tantangan bangsa, seperti kemiskinan, akses pendidikan yang merata, dan penurunan nilai-nilai budaya bangsa. Kebijakan pendidikan itu tidak bisa semata-mata disusun berdasarkan ketersediaan anggaran.

"Ada pengkerdilan upaya-upaya pendidikan. Yang kita butuhkan sekarang pendidikan interkultural karena makin sering terjadi konflik seperti antarsuku, antaragama, atau antarpartai," kata Arief.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim menjelaskan, perencanaan kebijakan pendidikan menentukan bentuk dan arah pendidikan di masa depan. Tanpa perencanaan yang baik, tingkat keberhasilan atau kegagalan tidak akan bisa diukur.

"Sampai sekarang memang belum ada perencanaan yang komprehensif yang bisa mengantisipasi perubahan di sekitar kita," kata Musliar.

Ia mencontohkan, persoalan kompetensi guru. Seharusnya perencanaan kebijakan pendidikan bisa mengantisipasi perubahan pada penentuan kompetensi guru. "Harus ada roadmap untuk masalah guru, misalnya. Sebagai landasan awal, guru harus ditangani terlebih dahulu," kata Musliar.

Kepala Bidang Pendidikan UNESCO Kantor Jakarta Anwar Alsaid mengatakan perencanaan pendidikan harus memerhatikan aspek kualitas. Artinya, peningkatan profesionalisme guru yang harus diutamakan. "Selama ini hanya fokus di kuantitas," tuturnya.