BPK Enggan Komentari Rumor Status Disclaimer Kemdikbud

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Rizal Djalil enggan berkomentar mengenai informasi bahwa laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2011 kembali mendapatkan status disclaimer (tanpa opini).

"Saya belum mau memberi komentar soal status disclaimer di Kemdikbud," kata Rizal singkat, saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/6/2012), di Jakarta.

Seperti diberitakan, akhir pekan lalu Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan tanggapannya mengenai status disclaimer laporan keuangan Kemdikbud. Peneliti senior ICW, Febri Hendri mengaku, pihaknya mendapatkan laporan BPK tersebut beberapa hari sebelumnya. Pada kesempatan itu, berdasarkan laporan BPK, Febri menyampaikan bahwa Kemdikbud menjadi satu-satunya kementerian yang mendapat status disclaimer pada laporan keuangannya. Jika benar, maka penilaian atas laporan keuangan Kemdikbud tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Pada beberapa kesempatan, Kemdikbud sangat percaya diri tahun ini tidak akan mendapatkan status disclaimer dari BPK. Pasalnya, berdasarkan perhitungan Kemdikbud (setelah diklarifikasi) laporan keuangan  tidak ditemukan kejanggalan minimal sebesar 1 persen dari anggaran yang digelontorkan.

Hingga saat ini, Kemdikbud dan BPK belum memberikan pernyataan resmi terkait status disclaimer di Kemdikbud. Kedua pihak yang berkompeten menanggapi masalah ini belum berhasil dihubungi dan dimintai keterangan. Baik itu Inspektur Jenderal Kemdikbud, Haryono Umar, maupun Anggota BPK lainnya.