Duh... Mau Lapor Pungli PPDB, Kantor Dewan Malah Kosong

MALANG, KOMPAS.com — Saat warga yang tergabung dalam Malang Corruption Watch (MCW) dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) akan melapor soal maraknya pungutan liar atau pungli penerimaan peserta didik baru di Kota Malang, Jawa Timur, ternyata ruang Komisi D DPRD Kota Malang yang membidangi pendidikan kosong melompong. Tak satu pun anggota Dewan berada di kantor. Warga pun kecewa dan kesal.

"Seharusnya, walau ada acara di luar kota, harus tetap ada yang tidak ikut, khusus untuk melayani masyarakat. Mereka itu wakil rakyat, bukan wakilnya siapa, bukan wakil partai. Hanya mereka lewat dari partai. Tapi tetap untuk dan kembali ke rakyat," kata Luthfi J Kurniawan, penasihat MCW, yang ditemui Kompas.com saat mendatangi kantor Dewan bersama puluhan warga dan wali murid korban pungutan liar di beberapa sekolah di Kota Malang, Rabu (4/7/2012).

Menurut Luthfi, pihaknya bersama warga berniat ke DPRD agar diterima oleh pimpinan dan Komisi D yang memang membidangi soal pendidikan, bukan anggota Dewan lainnya. "Perilaku DPRD ini cukup merugikan rakyat. Apalagi, hari ini, situasinya cukup genting, agar warga miskin bisa mendapatkan hak layanan pendidikan dan di Malang rawan pungutan saat penerimaan siswa baru," katanya. Luhtfi mengaku heran dengan sikap DPRD yang justru lebih mementingkan keluar kota daripada mendengar aspirasi warga setempat.

Luthfi mengungkapkan, pihaknya sudah menghubungi Wakil Ketua DPRD Kota Malang Ahmadi dan Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Christea Frisdiantara. Pihaknya bersama orangtua murid korban pungli penerimaan peserta didik baru berjanji akan menemui pimpinan dan anggota DPRD Malang pada Jumat (6/7/2012). "Mulai dari Ketua Komisi D dan anggotanya, katanya, sedang rapat di luar kota. Mereka berjanji pada Jumat bisa bertemu. Kita tagih janjinya nanti. Apa mereka termasuk wakil rakyat yang jujur, atau suka obral janji saja," katanya.

Setelah itu, puluhan warga akhirnya kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan kecewa karena tak ditemui oleh Komisi D DPRD Kota Malang. Di bagian lain, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Christea Frisdiantara, yang dihubungi Kompas.com melalui ponselnya, tidak diangkat. Dihubungi melalui pesan singkat juga tak dibalas.