Gelar Doktor HC bagi Sinyo

MALANG, KOMPAS - Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang menerima penganugerahan doktor honoris causa bidang Ilmu Kepemimpinan Masyarakat Majemuk dari perguruan tinggi Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN), Malang. Pemberian gelar dilakukan dalam upacara yang dipimpin Rektor UIN Prof Dr Imam Suprayogo, dan dihadiri komunitas pemimpin agama, Sabtu (14/7).

Di antara yang hadir, tampak rohaniwan Dr Franz Magnis Suseno yang juga bertindak sebagai ko-promotor, dan mantan pemimpin organisasi Laskar Jihad Dja’far Umar Thalib. Sinyo pernah terlibat dalam tugas yang berkait dengan praktik kepemimpinan masyarakat majemuk saat menjabat ”pejabat gubernur” di Maluku Utara (Ternate) ketika ia menjabat Irjen Depdagri, dan Sinyo harus terlibat dalam upaya mendamaikan konflik horizontal di Maluku Utara dan Maluku. Sinyo antara lain berinteraksi dengan peran Laskar Jihad pada masa itu (2002 - 2003), dan dianggap berhasil mendamaikan konflik serta menerbitkan fajar perdamaian dikawasan konflik yang telah memakan banyak korban itu.

Imam Suprayogo menjelaskan, pihaknya bersama komunitas ilmiah di dalam UIN menelusuri nama-nama yang dianggap berjasa dalam praktik kepemimpinan masyarakat majemuk. ”Kami mendapat rekomendasi antara lain justru oleh pemimpin Laskar Jihad Ja’far Umar Thalib, bahwa Sinyo adalah orang yang tepat mendapat gelar doktor honoris causa,” jelasnya.

Sinyo dalam pidato ilmiahnya menyatakan, demokrasi memuat paradoks justru di dalam dirinya sendiri. Selain membuka peluang terbukanya nilai-nilai universal seperti kemajemukan, toleransi, dan inklusivitas, demokrasi juga memberi kesempatan pada bangkit dan munculnya primordialisme, ikatan dan loyalitas yang bersifat eksklusif dan bersaing dengan nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengannya.

”Fenomena marak dan bangkitnya gerakan radikal atas nama agama, etnis, dan daerah, tak bisa dipisahkan dari terbukanya peluang bagi kelompok yang semula tidak mendapat tempat sebelum era reformasi,” ungkapnya.

Model kepemimpinan yang diperlukan bukan komando, tetapi melayani dan mengayomi. Artinya, mendengar persoalan masyarakat tanpa melalui prosedur birokrasi. ”Pada dasarnya masyarakat bisa menyelesaikan persoalan sendiri atas dasar nilai dan sistem kearifan lokal, dan dibangun semangat saling percaya,” ungkap Sinyo. (ODY)