Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desakan Sentralisasi Guru Menguat

Kompas.com - 10/08/2012, 13:36 WIB
Ester Lince Napitupulu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Dalam kaitannya dengan guru, desakan untuk kewenangan pengeloaan dan pembinaan guru oleh pemerintah pusat cukup kuat. Sebab, politisasi guru di tingkat kabupaten/kota saat ini dinilai telah meresahkan dan mengancam kinerja serta profesionalitas guru.

"Walaupun diakui masalah penindasan guru terasa, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun tekanan kalau di bawah pemerintah kota/kabupaten sangat terasa dan mengganggu guru," ungkap Sekretaris Jenderal Federasi Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan, Jumat (10/8/2012) di Jakarta.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, untuk pengelolaan guru, baik disentralisasi kembali maupun desentralisasi di tingkat provinsi, harus dilakukan dengan persiapan dan sistem yang baik. "Jika tidak disipakan, hanya sekedar memindah persoalan. Guru ibarat keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau," ujar Sulistiyo.

Menurut Sulistiyo, pendidikan dan guru yang dikelola kabupaten/kota memunculkan banyak persoalan, terutama berkaitan dengan komitmen kepala daerah dan politisasi pendidikan. Bahkan, kata dia, pengangkatan guru, kepala sekolah, pengawas dan pejabat pendidikan jauh dari pendekatan mutu dan merit system, tetapi pendekatan uang dan tim sukses.

Sulistiyo mengemukakan, ketika diurus pemerintah pusat, nasib guru juga jauh dari memadai. Sekarang ini pun persoalan guru yang diurusi pemerintah pusat seperti sertifikasi, penetapan surat keputusan guru yang berhak memperoleh tunjangan profesi, nomor registrasi guru, impassing atau penyetaraan golongan guru swasta seperti guru PNS, hingga kenaikan pangkat jenjang tertentu, banyak yang ruwet dan tak kunjung ada hasilnya.

"Jadi, biarpun diurusi pemerintah pusat, tetapi sistem tidak jelas dan komitmen pejabatnya rendah, tetap saja persolaan guru semakin rumit dan sulit. Apalagi, sekarang urusan guru dikelola beberapa direktorat jenderal dan badan guru juga semakin ruwet dan rumit," papar Sulistiyo, yang juga anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com