Disdik: Pendidikan Gratis 12 Tahun di DKI Tidak Mendadak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, program Pendidikan Gratis 12 Tahun yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 1 Agustus lalu, telah melewati persiapan yang panjang. Ia menampik anggapan sejumlah pihak yang menilai program tersebut lebih bersifat politis karena diluncurkan mendadak di tengah masa pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Enggak ada itu hubungannya dengan Pilkada. Semua jelas kita siapkan sejak jauh hari. Mungkin memang banyak yang tidak merasa," kata Taufik, kepada Kompas.com, Senin (13/8/2012), di Jakarta.

Ia menjelaskan program wajib belajar 12 tahun telah diatur oleh pemerintah pusat sejak tahun 2003 melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Untuk mempertegas UU itu, maka DKI Jakarta juga mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8/2006. Dalam Perda tersebut, tepatnya Pasal 16, diatur mengenai kewajiban pemerintah menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun.

Persiapan selanjutnya adalah saat Pemprov DKI Jakarta mulai memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada 2007 lalu. Selain itu, ada juga pemberian beasiswa, tunjangan kinerja daerah untuk guru, berikut pembenahan sarana dan prasarananya.

"BOP waktu itu baru Rp 25 ribu, tapi kan itu semua mengarah pada persiapan menggratiskan biaya pendidikan. Termasuk juga menyiapkan sarana dan prasarana, serta kesiapan guru-gurunya," jelas Taufik.

Pada tahun 2009, ia melanjutkan, pihaknya juga mulai menutup biaya operasional buku untuk jenjang SMA, dan setahun setelahnya unit cost BOP ditingkatkan menjadi Rp 75 ribu untuk SMA dan Rp 150 ribu untuk SMK.

"Sejak 2009 semua siswa jenjang SMA kita berikan buku pelajaran secara cuma-cuma. Cetak dan elektronik. Jadi tak ada lagi masalah dengan buku pelajaran. Itu semua kan arahnya pada persiapan wajib belajar 12 tahun," papar Taufik.

Sebelumnya, program yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ini mulai menuai pendapat dari berbagai pihak. Dari sisi dana, DKI dinilai tak siap untuk menggratiskan pendidikan mulai SD hingga SMA. Apalagi, program ini dinilai dipaksakan untuk diberlakukan pada tahun ini. Sejumlah sekolah juga mengeluhkan ketidaksiapan dari sisi anggaran untuk menutup biaya operasional sembari menunggu pencairan dana BOP pada September mendatang.