Wajib Belajar 12 Tahun Dirintis Mulai 2013

Jakarta, Kompas - Pemerintah memanfaatkan peningkatan anggaran pendidikan tahun 2013 untuk merintis wajib belajar 12 tahun. Untuk itu, pemerintah menggulirkan Program Pendidikan Menengah Universal untuk membuat pendidikan jenjang SMA/SMK/MA menjadi lebih terjangkau.

Artinya, akses lulusan SMP sederajat menikmati bangku SMA/SMK terbuka lebar. Saat ini, ada 3,5 juta lulusan SMP sederajat tak dapat melanjutkan ke pendidikan menengah.

”Indonesia akan dapat bonus demografi besar pada 2010-2035. Harus dimanfaatkan dengan investasi sumber daya manusia, setidaknya dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, seusai upacara Peringatan HUT Ke-67 di Jakarta, Jumat (17/8).

Menurut Nuh, wajib belajar 12 tahun memang belum ada payung hukumnya. Namun, pemerintah yakin kebijakan itu strategis dengan memulai lewat Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang akan dicanangkan pada tahun 2013.

”Ada rencana segera mengamandemen UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama yang berkaitan wajib belajar. Pemerintah akan meningkatkan wajib belajar 9 tahun jadi 12 tahun,” papar Nuh.

Prioritas alokasi

Alokasi anggaran pendidikan tetap diprioritaskan untuk melanjutkan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi 45 juta siswa setingkat SD/MI dan SMP/MTs sederajat. Pada 2013, PMU memberikan BOS pendidikan menengah bagi 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA.

Nuh mengatakan, kalau tidak ada intervensi program PMU, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97 persen baru tercapai tahun 2040. Dengan program PMU, bisa direalisasikan tahun 2020.

Saat ini, tercatat APK pendidikan menengah secara nasional 70,53 persen. Ada 71 kabupaten/kota dengan APK di bawah 50 persen dan 235 kabupaten/kota APK-nya di bawah rata-rata nasional.

Adapun dana BOS SMA/ SMK/MA yang direncanakan pemerintah pada PMU 2013 besarnya Rp 1 juta/siswa/tahun.

”Adanya BOS SMA/SMK harus membuat biaya sekolah jauh lebih murah. Biaya bulanan dan uang masuk harus dikurangi, baik di sekolah negeri maupun swasta,” kata Nuh. Sekolah, lanjut dia, tak punya alasan lagi menarik dana dari masyarakat. (ELN)