Moratorium untuk PTS Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptsi) Edy Suandi Hamid mengatakan, kebijakan moratorium perguruan tinggi untuk menata lebih baik pendidikan tinggi di Indonesia, baik yang milik pemerintah maupun masyarakat, merupakan langkah yang baik.

"Moratorium tersebut harus untuk pengajuan pendirian yang benar-benar baru. Tetapi kalau yang sudah diproses dan memiliki izin operasional, tetap perlu diproses," kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini, Selasa (21/8/2012).

Menurut Edy, pemerintah jangan mudah memberikan izin pendirian perguruan tinggi swasta (PTS) baru yang belum memenuhi syarat. Justru, pemerintah diminta berperan untuk menata, membinn, dan mengawasi PTS yang ada, terutama yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan data 1 Agustus 2012, jumlah perguruan tinggi di bawah Kemendikbud sebanyak 3.244 perguruan tinggi. Jumlah tersebut terdiri dari 92 perguruan tinggi negeri dan 3.124 perguruan tinggi swasta. Dari seluruh perguruan tinggi yang ada terdapat sebanyak 16.755 program studi. Dominasi program studi berdasarkan bidang ilmu yang diselenggarakan antara lain program studi bidang kependidikan (2.877), ekonomi dan teknik masing-masing 2.650, kesehatan (2.086), komputer (1.543), sosial (1.348), dan pertanian (1.185).

Kebijakan moratorium perguruan tinggi diberlakukan pemerintah karena usulan pendirian perguruan tinggi terus mengalir. Kemendikbud mencatat ada 813 usulan pendirian perguruan tinggi swasta baru, namun yang diproses sebanyak 758 perguruan tinggi. Perubahan bentuk perguruan tinggi swasta yang diusulkan 192 dan semuanya diproses. Pembukaan program studi baru yang diterima sebanyak 3.449 dan semuanya diproses.

Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud mengatakan, perguruan tinggi yang diajukan masih banyak bidang sosial. Padahal, sesuai kebijakan nasional, Indonesia butuh lebih banyak pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi di bidang sains, teknik, dan pertanian.

Menurut Edy, jika pemerintah hendak mendorong swasta lebih tertarik mendirikan perguruan tinggi sains, pertanian, dan teknik, tentu perlu insentif pemerintah seperti dosen dan fasilitas laboratorium.

Edy mendesak pemerintah untuk serius memiliki data kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Selama ini, pemerintah menyalahkan dunia pendidikan yang tidak menghasilkan sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini. "Jika pemerintah bisa membuat perencanaan kebutuhan tenaga kerja masa mendatang, perguruan tinggi bisa menyelaraskan. Jadi, pembukaan program studi tidak sekadar berdasarkan kelarisan saat ini saja," ujar Edy.