BOSM Bakal Pangkas Pungutan dari Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerapkan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOSM). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan, BOSM akan mengurangi beban orangtua untuk menyekolahkan anaknya.

BOSM akan menyebabkan semua biaya di sekolah menengah atas dan sederajat akan berkurang, seperti SPP atau biaya investasi. Semua sekolah tak akan lagi dibenarkan melakukan pungutan untuk keperluan rehabilitasi gedung karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut.

"Tak ada alasan memungut biaya untuk rehabilitasi, karena sudah kita berikan. Pemerintah daerah juga dilarang mengurangi anggaran pendidikan, karena BOSM hanya untuk mengurangi beban masyarakat," kata Nuh di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (24/8/2012).

Nuh juga mengatakan, bagi daerah yang telah lebih dulu menggulirkan program wajib belajar 12 tahun, BOSM akan bersifat menguatkan program tersebut. Aturan mengenai BOSM berlaku sama di seluruh sekolah penerima bantuan. Selain itu, pemerintah daerah tak dapat menjadikan BOSM sebagai alasan untuk mengurangi alokasi anggaran pendidikannya.

Pemerintah akan menggelontorkan dana BOSM mulai tahun depan sebagai penopang rintisan program wajib belajar 12 tahun. Anggaran ini disebutkan akan dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam pagu indikatif anggaran fungsi pendidikan tahun depan, DAU 2013 menyentuh angka Rp 125 triliun. Akan tetapi diketahui kemudian, DAU 2013 hanya memerlukan anggaran sebesar Rp 113 triliun. Itu berarti ada anggaran lebih sebesar Rp 12 triliun.

Akan tetapi, Kemdikbud belum dapat memastikan sumber dana untuk BOSM ini nantinya, apakah dari anggaran lebih di pos DAU atau dari pos lain yang secara khusus akan menjadi sumber dana BOSM.

Rintisan BOSM sudah mulai disalurkan di pertengahan tahun 2012. Namun, unit cost-nya masih sangat kecil, yakni hanya Rp 120 ribu per anak per tahun. Rintisan BOSM sengaja digelontorkan dalam jumlah minim untuk melatih dan menguji coba sistem penyalurannya. Setelah dinilai berhasil, mulai 2013 jumlahnya naik dengan signifikan, yaitu Rp 1 juta per anak per tahun.