Kenapa Harus 9 September dan Di Pacitan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, pendirian Akademi Komunitas (AK) jauh dari upaya pencitraan politik pemerintah. Sebelumnya, pemerintah menetapkan "launching" pendirian AK negeri percontohan akan dilakukan pada 9 September, yang bertepatan dengan tanggal lahir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Pacitan, yang juga kampung halaman Presiden.

Nuh menjelaskan, waktu memulai pendirian AK  ditentukan berdasarkan selesainya proses tender dan sesuai dengan keluangan aktifitasnya sebagai menteri.

"Tidak ada unsur pencitraan politik dalam keputusan itu. Semua terjadi alamiah," kata Nuh, Senin (27/8/2012), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Pada hari pendirian 9 September mendatang, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dipilih sebagai lokasi pertama untuk dijadikan simbol pendirian AK dengan menancapkan tiang pancang pertama.

Nuh mengungkapkan, alasan Kabuaten Pacitan dipilih sebagai lokasi pertama pendirian AK negeri percontohan dengan alasan urgenitas. Pasalnya, wilayah tersebut memiliki populasi tinggi dan dikenal sebagai kantung penyuplai tenaga kerja Indonesia (TKI) terbesar.

"Itu alasan mengapa kami pilih Pacitan. Mengenai waktunya saya sesuaikan dengan waktu luang saya. Karena saya selalu menggunakan hari Sabtu-Minggu untuk menyelesaikan tugas luar kota," ujarnya.

"Sekarang ini masa sanggah tender, jika sampai 29 Agustus tak ada yang menyanggah maka seminggu kemudian pembangunan AK di Pacitan akan dimulai. Kebetulan akhir pekannya jatuh di tanggal 8 dan 9 September," lanjut Nuh.

Seperti diberitakan, pemerintah akan membangun satu AK percontohan di setiap kota besar di seluruh Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, untuk awalnya, AK percontohan akan dibangun di 20 kabupaten/kota, dan Kabupaten Pacitan dipilih sebagai lokasi perdana untuk memulainya.

Nantinya, akan ada beberapa program studi pada AK percontohan di Pacitan itu. Antara lain pertanian, otomotif, dan perhotelan. Anggaran pembangunannya mencapai Rp 50 miliar.

AK dimaksudkan pemerintah untuk memperlebar akses dan mendongkrak angka partisipasi kasar (APK)  pendidikan tinggi, serta untuk mencetak sumber tenaga kerja yang andal dan berdaya jual.