Pemerintah Daerah Harus "Jor-joran" Dukung Wajib Belajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati pendidikan Arief Rachman mengatakan, kunci keberhasilan program wajib belajar terletak pada kekuatan dana. Menurutnya, pemerintah daerah harus "jor-joran" menyokong program yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

"Kuncinya ada pada kekuatan anggaran daerah melalui APBD," kata Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO ini, saat ditemui di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Selasa (28/8/2012).

Menurutnya, beberapa provinsi sudah menunjukkan hasil yang baik dengan pendidikan 9 tahun, dan siap memulai wajar 12 tahun. Kondisi berbanding terbalik di daerah yang memiliki anggaran kecil.

Pasalnya, terkait anggaran pemerintah pusat belum bisa berbuat banyak. Meski pun, kebijakan itu telah dirancang berikut aturan mainnya,

"DKI Jakarta itu bisa menyisihkan lebih dari Rp 6 triliun untuk sokong wajar 12 tahun, Pekanbaru juga bisa. Tapi kalau Papua kan repot," ujarnya.

Tahun depan, pemerintah akan merintis wajar 12 tahun dengan menggulirkan program pendidikan menengah universal (PMU). Istilah PMU sengaja digunakan karena wajar 12 tahun belum memiliki payung hukum.

Untuk itu, Kemdikbud berencana akan mengamandemen UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) guna memperkokoh dasar hukum wajar 12 tahun.