Wajib Belajar 12 Tahun Direspons Beragam

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana wajib belajar 12 tahun yang dirintis lewat program pendidikan menengah universal 2013 disambut beragam respons. Ada daerah yang menggulirkan program serupa dan ada yang menunggu tambahan dana pendamping dari pemerintah kota/kabupaten.

Di DKI Jakarta, pendidikan menengah jenjang SMA/SMK negeri mulai digratiskan pada tahun ajaran 2012/2013. Sekolah-sekolah pemerintah, termasuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), ada yang tak memungut iuran bulanan siswa.

”Program menggratiskan pendidikan di SMK/SMA membuat masyarakat tak ragu mendaftar,” kata Idawati, Kepala SMKN 18 Jakarta, Kamis (30/8). Untuk program ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan bantuan operasional Rp 400.000 per siswa per bulan.

Adapun dana rintisan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebesar Rp 10.000 per siswa per bulan.

”Bantuan Pemprov cukup membantu. Bagi sekolah kami yang 85 persen siswanya tak mampu, itu melegakan,” katanya.

Retno Listyarti, guru SMAN 13 Jakarta, mengatakan, kebijakan Pemprov DKI yang melarang pungutan pada siswa jenjang pendidikan menengah berdampak di sejumlah sekolah. RSBI yang dana operasional listriknya besar kewalahan.

Untuk RSBI di SMAN 13 Jakarta, iuran bulanannya Rp 600 ribu per bulan, sedangkan sumbangan awal tahun siswa baru mencapai Rp 7 juta. Kebutuhan membayar listrik sekolah saja Rp 50 juta per bulan.

”Ada keresahan di kalangan sekolah. Keinginannya, pungutan tetap dibolehkan jika memang diperlukan demi kenyamanan belajar anak-anak,” ujar Retno.

Kepala SMAN 12 Bandung Hartono mengemukakan, hingga kini belum ada dukungan pemerintah kota untuk menambah biaya operasional SMA. Bantuan operasional baru dari pemerintah pusat, Rp 10.000 per siswa.

Menurut Hartono, dana BOS pendidikan menengah Rp 1 juta per siswa per tahun, kalaupun terealisasi, dinilai belum cukup untuk menggratiskan biaya pendidikan. ”Kalau untuk membuat biaya tak naik atau berkurang, sekolah masih bisa,” tuturnya.

Hal sama diungkapkan Sutarman, Kepala SMKN 2 Metro, Lampung. Iuran bulanan di sekolah itu Rp 110.000 dan sumbangan siswa baru Rp 1,5 juta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, alokasi BOS pendidikan menengah memang baru menanggung 70 persen biaya operasional per siswa. Untuk itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah.

”Pemerintah daerah yang sudah memiliki program wajib belajar 12 tahun di daerahnya harus mempertahankan programnya. Pemerintah daerah yang belum mesti bisa memberi tambahan dana agar pendidikan menengah kian terjangkau,” kata Nuh.

Dana BOS pendidikan menengah Rp 1 juta per siswa per tahun masih dibahas bersama DPR. Pelaksanaannya bisa awal 2013 atau awal tahun ajaran baru. (ELN)