2013, Pemerintah Bakal Prioritaskan PAUD

Kompas.com - 11/09/2012, 08:17 WIB
Ali Sobri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menjanjikan program pendidikan bagi 1,35 juta anak usia dini menjadi salah satu prioritas dalam kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun yang akan datang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, dalam rapat kerja bersama anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (10/9/2012), mengatakan, hal ini dilakukan karena jumlah anak berusia 3-6 tahun di Indonesia akan mencapai angka 40 juta anak.

Nuh menegaskan, Kemendikbud akan meningkatkan perhatian pada lembaga Pendidikak Anak Usia Dini (PAUD) dengan menyediakan dana Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP) bagi 45 ribu lembaga PAUD yang ada.

"Tidak hanya bantuan operasional, Kementrian juga akan membangun lagi 50 unit PAUD terpadu dan merehabilitasi 100 lembaga PAUD yang dilaporkan dalam keadaan tidak baik," paparnya.

Nuh juga menambahkan pihaknya akan menyalurkan bantuan pada 13 ribu lembaga PAUD rintisan. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk pendirian 260 ruang kelas baru PAUD, pemberian alat peraga edukasi bagi 2 ribu lembaga PAUD yang terdaftar, dan penguatan sarana kelembagaan bagi 16 ribu PAUD tersebut.

Pendidikan nonformal

Dalam pembahasan ini, anggota DPR komisi X Venna Melinda juga menyinggung anggaran PAUD senilai 2,8 Miliar juga harus mencakup pendidikan nonformal yang saat ini harus lebih diperhatikan lagi.

"Pendidikan non formal sekarang sedang marak dilaksanakan komunitas-komunitas yang belum atau tidak punya badan hukum. Sekolah anak jalanan, juga tolong diperhatikan karena miris sekali melihat kondisi mereka," kata mantan putri Indonesia itu.

Selama ini Venna mengamati komunitas pendidikan nonformal justru konsisten dalam menangani pendidikan di masyarakat.

"Beberapa kali saya pernah berkunjung ke sekolah sampah Bantar Gebang, komunitas sekolah Terminal Hujan Bogor, yang kadang berpindah-pindah tempat karena kehujanan itu sesuai namanya," ungkapnya.

"Paling baru Sekolah Darurat Kartini, sekolah ini juga sering berpindah-pindah tempat. Bagaimana punya badan hukum, kalau tempat aja masih belum tetap. Sebab, mereka punya hak untuk itu," tambahnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau