Jumat, 25 Juli 2014

News / Edukasi

Dana Abadi Pendidikan Dipertanyakan

Jumat, 21 September 2012 | 17:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI mengkritisi keberadaan dan penggunaan Dana Pembangunan Pendidikan Nasional (DPPN) atau dana abadi pendidikan. Pasalnya, dana tersebut muncul tanpa informasi dan laporan penggunaan yang jelas.

Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati mengatakan, penggunaan dana abadi menjadi tidak jelas karena bertumpuk dengan kebijakan lain. Untuk diketahui, dana abadi hanya dapat digunakan untuk tiga keperluan, yakni beasiswa S2 dan S3, renovasi sekolah rusak di daerah bencana, dan penelitian berskala nasional.

"Untuk beasiswa, untuk mahasiswa yang mana. Untuk renovasi juga ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dan penelitian telah disokong Bantuan Operasional Perguruan Tinggi," kata Reni dalam rapat kerja membahas postur anggaran pendidikan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Anggota lainnya, Ferdiansyah juga memberikan kritik yang tak kalah pedas. Dalam raker itu, ia menyampaikan bahwa dana abadi muncul dari atas dasar inisiatif internal pemerintah saja. Sedikitpun tidak melalui kontrol DPR, dari perencanaan, penggunaan, dan laporannya.

"Dana ini seperti muncul dari tempat tak bertuan. Padahal kami berhak dan wajib mengetahui penggunaan APBN walau jumlahnya hanya satu rupiah," ungkapnya.

Mengenai tata kelolanya, tambah Ferdi, pengelolaan dana abadi juga dianggapnya sangat buruk. Hal itu nampak dari tiadanya standar berapa tambahan dana itu setiap tahunnya, dan siapa yang bertanggungjawab atas laporannya.

Perlu diketahui, dana abadi pendidikan berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan bersama Badan Layanan Umum (BLU) yang nama atau sosok direktur utamanya (direktur utama BLU) belum diketahui sampai sekarang.

"Belum pernah ada laporannya, maka kami minta supaya dibuka semuanya. Berapa dana yang tersedia, berikut laporan penggunaannya," tandas Ferdi.

Sebagai informasi, dana abadi pendidikan mulai dialokasikan pada 2010 sebesar Rp 1 triliun, pada 2011 sebesar Rp 2,6 triliun, dan pada 2012 ditambah Rp 7 triliun. Jika ditotal, saat ini jumlahnya mencapai mencapai Rp 10,6 triliun.


Penulis: Indra Akuntono
Editor : Kistyarini