"UN Bukan soal Ada Pengawas atau Tidak..."

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah memperbanyak jumlah paket soal dan meniadakan pengawas ruangan dalam ujian nasional (UN) menuai tanggapan serius. Pasalnya, kebijakan itu masih jauh dari esensi UN yang seharusnya dijadikan alat pemetaan dan bukan sebagai faktor penentu kelulusan.

Ketua Indonesia Menggugat yang aktif menolak UN sebagai alat kelulusan, Iwan Pranoto, mengatakan bahwa rencana meniadakan pengawas ruangan merupakan buntut dari 20 paket soal yang disajikan dalam UN tahun depan. Secara strategi, memperbanyak jumlah paket soal itu akan berjalan ampuh karena mempersempit celah melakukan kecurangan. Kendati begitu, dia beranggapan, esensi UN sejatinya harus lebih luas dan tak sebatas proses yang berjalan dengan jujur.

"Esensi UN itu harusnya bisa dapat dijadikan pemetaan. Bukan hanya urusan jujur atau tidak, itu urgensi lain," kata Iwan kepada Kompas.com, Senin (24/9/2012).

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menambahkan, esensi UN yang sebenarnya adalah upaya mencari dan memperoleh segala informasi untuk kemajuan pendidikan nasional. Semua menjadi kurang berarti ketika yang didorong hanya UN yang jujur, tetapi masih menjadikan hasilnya sebagai penentu kelulusan.

"Kualitas UN itu bukan ditentukan pakai pengawas atau tidak, tetapi apakah ujian itu memberikan informasi yang akurat tentang pemahaman siswa dalam mata pelajaran yang diuji," ujarnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana meniadakan pengawas ruangan pada UN mendatang. Tujuannya untuk mendorong UN yang jujur sehingga memiliki hasil yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.