Gugatan UU PT Diajukan ke MK

DEPOK, KOMPAS.com — Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang disahkan Juli lalu sudah mulai diajukan masyarakat. Menghadapi ancaman uji materi ke MK ini, pemerintah dan DPR meyakini nasib UU PT tidak akan seperti UU Badan Hukum Badan Pendidikan yang dibatalkan MK.

"Kami mendapat informasi dari MK sudah ada yang mengajukan permohonan uji materi soal UU PT ke MK, tetapi belum diberi nomor. Kami yakin, kalaupun dianggap belum sempurna, itu hanya sejumlah pasal. Kami yakin UU PT tidak akan sampai dibatalkan semuanya," kata Zulfadhli, anggota Komisi X DPR dalam acara Sosialisasi UU PT di Kampus UI, Depok, Selasa (25/9/2012).

Di forum yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Djoko Santoso mengatakan, dalam penyusunan UU PT, pemerintah dan DPR berpegang pada amar keputusan MK soal UU BHP. Karena itu, dalam UU PT tidak ada penyeragaman bentuk lembaga pendidikan, pemerintah tidak lepas tanggung jawab dalam keuangan, serta tidak terjadi komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.