Program Magister Hukum Perdagangan MTIC Hadir di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk pertama kalinya, program pascasarjana bidang hukum perdagangan dibuka di Indonesia. Program bertajuk Masters of Law in Trade, Investment, Competition Law and Policy ini dibuka di Universitas Pelita Harapan (UPH) atas kerja sama dengan pemerintah Swiss.

Ketua Program Studi Magister Hukum UPH, Henry Soelistyo Budi, mengatakan Indonesia makin diperhitungkan dalam perekonomian global. Oleh karena itu, program ini dibuka untuk memantapkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam kebijakan perdagangan internasional.

"Kita memiliki konsen yang betul-betul ingin menjawab problem kebijakan hukum perdagangan kita. Itu masalah yang benar-benar kita sentuh langsung. Misalnya, persoalan negosiator. Dalam pengalaman saya di birokrasi selama 30 tahun, kita belum sampai pada tahap memiliki negosiator ulung," tuturnya di sela peluncuran program ini awal Oktober lalu.

"Negosiator kita rata-rata adalah diplomat-diplomat tua yang sudah tidak update dengan problem-problem sekarang. Jadi itu (diplomat muda) menjadi kebutuhan di kalangan pemerintahan," tambahnya kemudian.

Hal ini diamini oleh Duta Besar Swiss untuk Republik Indonesia, Heinz Walker-Nederkoorn. Menurutnya, salah satu pilar kerja sama Swiss dan Indonesia adalah promosi perdagangan. Indonesia juga dinilai berpotensi karena perekonomian yang terus berkembang dan memiliki volume perdagangan yang baik.

"Indonesia adalah salah satu negara prioritas dari delapan negara mitra kerja sama Swiss," tuturnya.

Kementerian Luar Negeri menyambut baik pembukaan program magister ini. Di tahap awal, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenlu, Hazairin Pohan, mengatakan akan mendorong lima diplomat mudanya untuk mengenyam pendidikan magister ini. Salah satunya akan diberikan beasiswa.

"Dengan demikian akan hadir ahli-ahli dalam perdagangan dan competition law yang bermanfaat untuk diplomasi demi kepentingan perekonomian negara," katanya.

Di Indonesia juga berkualitas

Hazairin mengatakan tak ragu menyekolahkan para diplomatnya di dalam negeri. Menurutnya, pendidikan tinggi di Indonesia juga sudah menyesuaikan diri dan memiliki kualitas pembelajaran yang berkualitas.

Henry menambahkan pula bahwa UPH menjamin kualitas pengajaran yang sama. Program MTIC ini dikembangkan bersama World Trade Institute di Universitas Bern, Swiss, dan ditempuh selama 9 bulan, durasi yang ditawarkan pula oleh pendidikan tinggi di luar negeri. Sejumlah dosen yang mengajar juga didatangkan dari WTO, kantor ASEAN dan sejumlah pengajar dari National University of Singapore (NUS).

MTIC, lanjutnya, memiliki kelebihan pada kurikulum yang komprehensif yang dibagi menjadi tiga paket modul. Modul pertama mencakup teori hukum mendasar. Modul kedua berisi materi inti MTIC, seperti Law of The WTO, Dispute Settlement, Trade Remedies, Non Tariff Measures, Investment Law, Competition Law, dan Economics Analysis of Law. Selain tesis, modul terakhir memuat materi fenomena di ASEAN dan dunia serta praktik perdagangan dan negosiasi investasi .