2014, 100.000 Sekolah Tersambung Internet

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai langkah mengembangkan pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menargetkan sebanyak 100.000 sekolah di seluruh Indonesia mendapat sambungan internet pada 2014.

Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi (Pustekkom) Kemdikbud, Ari Santoso, mengatakan bahwa saat ini baru sekitar 24.000 sekolah di seluruh Indonesia yang tersambung dengan internet. Harapannya tentu saja nantinya semua siswa di sekolah akan bisa menjelajah dunia dan membuka wawasan melalui internet.

"Tahun depan, targetnya mencapai 40.000 sekolah. Tahun 2014, baru ditargetkan sebanyak 100.000 sekolah dapat tersambung internet," jelas Ari saat jumpa pers di Gedung C Kemdikbud, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Ia mengungkapkan bahwa target yang hendak dicapai untuk tahun 2014 memang tidak mencakup semua sekolah yang ada di Indonesia. Pasalnya, anggaran yang ada jumlahnya tidak terlalu besar yaitu sekitar Rp 40 miliar per tahun untuk ribuan sekolah yang disasar.

"Sebenarnya dana BOS bisa dimanfaatkan untuk langganan internet ini. Namun banyak sekolah yang tidak berani karena takut dikira dikorupsi. Untuk itu, pada juknis 2012 dimasukkan mengenai hal ini," ujar Ari.

Ia mengungkapkan bahwa biaya langganan internet sebenarnya dapat ditanggung sendiri bagi sekolah yang secara pendanaan cukup mapan. Misalnya, satu penyedia layanan internet yang paling murah mempunyai paket langganan per bulan seharga Rp 250.000 dengan kecepatan hingga 384 kbps.

"Nah itu kalau bayarnya per tahun sekitar Rp 3.000.000 atau malah bisa dapat potongan. Dengan layanan itu saja, dapat dibagi untuk 15 komputer yang artinya sudah mencakup satu lab komputer," ungkap Ari.

"Untuk itu, kami dorong bagi sekolah yang mampu untuk membayar sendiri," imbuhnya.

Ia juga menuturkan bahwa pengembangan pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan memasukkan layanan internet ke sekolah ini tidak bisa hanya bergantung pada alokasi dana APBN saja mengingat sekolah-sekolah yang ada merupakan milik kabupaten/kota.

"Salah satu motivasi agar kabupaten/kota ikut turun tangan adalah dengan pemberian Anugerah KiHajar pada daerah yang secara mandiri mampu mengembangkan pendidikan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta memajukan sarana multimedia," tandasnya.