Presiden: Jangan Bawa Guru ke Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada semua pihak agar tidak membawa guru masuk ke dunia politik, khususnya ketika pemilu kepala daerah, baik pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota. Jajaran pemerintah, kata Presiden, harus bebas dari politik praktis.

"Tidak boleh bawa guru di arena politik, tidak boleh bawa birokrat di arena politik. Mereka harus netral dan independen," kata Presiden, saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-67 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat, Selasa (4/12/2012).

Hal itu dikatakan Presiden menanggapi keluhan para guru yang disampaikan Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo. Dalam otonomi daerah, kata Sulistyo, guru masih banyak menjadi korban politik pascapilkada.

"Mohon itu dievaluasi dengan sungguh-sungguh sebelum terlalu mengganggu kinerja guru," kata Sulistyo dalam sambutannya. Namun, dia tak menjelaskan detail apa yang dialami guru ketika pilkada.

Presiden mengatakan, guru memang mempunyai hak politik. Hanya, hak politik itu harus digunakan sesuai aturan yang berlaku. Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengeluarkan aturan yang lebih pasti untuk mengatasi masalah itu.

"Keluarkan aturan yang lebih pasti untuk bikin tenteram para guru. Guru jangan terombang-ambing, jangan bingung, jangan pula jadi korban atas pelaksanaan pilkada di negeri ini. Itu etika politik yang harus ditegakkan," ujar Presiden.

Peringatan Hari Guru dan HUT PGRI itu dihadiri jajaran menteri, Ketua DPD Irman Gusman, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan pejabat lainnya. Perayaan itu diikuti oleh ribuan guru yang mewakili seluruh provinsi. Mendengar pernyataan Presiden itu, ribuan guru langsung bertepuk tangan.