Wapres: Butuh Banyak Lulusan Spesialis Mata

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono meminta adanya rencana mempercepat penambahan lulusan dokter spesialis mata. Hal itu dinilai penting untuk mempercepat penanggulangan berbagai masalah kesehatan mata, salah satunya masalah kebutaan karena katarak di Tanah Air.

Saat ini, jumlah dokter spesialis mata di Indonesia masih minim dan belum tersebar merata. ”Saya melihat sendiri perubahan hidup yang dialami mereka yang buta karena katarak, dan akhirnya bisa melihat lagi setelah dioperasi. Bisa melihat kembali itu jauh lebih berharga dari apa pun,” kata Boediono saat menghadiri penyelenggaraan bakti sosial operasi katarak ke-12.000 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta, Jumat (7/12).

Secara khusus, Wapres mengapresiasi gerakan penanggulangan buta katarak, yang sejak tahun 2011 sudah mengoperasi 18.068 pasang mata. Ia berharap gerakan itu meluas dan melibatkan banyak pihak yang juga peduli pasien buta katarak dari kalangan menengah ke bawah.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan, jumlah dokter spesialis mata saat ini sebanyak 1.600-an dan 54 persennya terkonsentrasi di Pulau Jawa. ”Di luar Jawa masih kurang. Masih perlu meningkatkan jumlah dan distribusinya,” kata Nafsiah.

Menurut dia, tenaga medis yang menangani kesehatan mata, khususnya di tingkat puskesmas, juga masih menjadi persoalan. Bila tenaga medis di puskesmas lebih memadai, upaya deteksi dini mencegah buta katarak dapat dijalankan lebih optimal.

Sementara itu, menurut Ketua Umum Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (Perdami) Nila F Moeloek, selain keterbatasan tenaga medis menangani penyakit mata, sarana pendukung operasi katarak juga terbatas. Belum semua daerah di Indonesia tersedia peralatan yang harga tiap setnya mencapai Rp 1 miliar.

Di sisi lain, biaya untuk operasi katarak juga relatif memberatkan penderita dari kalangan menengah ke bawah. Biaya operasi katarak berkisar Rp 3 juta. Biaya tersebut dapat ditekan jika operasi dilakukan secara massal. (WHY)