PTS Jadi PTN, Ancaman atau Tingkatkan Kualitas?

JAKARTA, KOMPAS.com — Perubahan status perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) di daerah tertentu menimbulkan semacam kekhawatiran bagi PTS lain yang ada di daerah tersebut. Salah satu tujuan dari langkah ini dinilai dapat membantu memeratakan pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan bahwa keberadaan PTN di daerah tertentu ini memiliki misi tertentu untuk melayani jumlah mahasiswa yang cukup banyak. Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan angka partisipasi kasar (APK).

"PTN bisa jadi partner untuk meningkatkan kualitas. Orientasi dari ini bagaimana anak-anak mendapat pendidikan yang terbaik. Jadi bukan ancaman," kata Nuh saat dijumpai di Gedung D Dikti, Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Sasaran dari perubahan PTS ke PTN ini banyak mengarah pada daerah perbatasan dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menurut dia, pengelolaan pendidikan tinggi di daerah perbatasan dan 3T ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat begitu saja.

"Jadi, seperti Merauke kita negerikan. Sangihe juga dinegerikan. NTT akan kita negerikan," ujar Nuh.

Kendati demikian, banyak juga PTS yang berada di kota yang menginginkan perubahan status ini. Salah satunya adalah Universitas Pancasila (UP). Kampus yang berada di kawasan Lenteng Agung ini memiliki banyak mahasiswa, aset besar, dan tidak dalam keadaan rugi.

"Untuk UP ini petingginya juga sudah meminta permohonan untuk dinegerikan. Kalau Trisakti bukan diserahkan lha wong punya pemerintah," tuturnya.

"Yang pasti dinilai dulu, apakah harus punya perguruan tinggi negeri daerah itu? Kemudian dilihat sisi geografis, sisi politik, peta potensi dan rencana pengembangannya," katanya.

Berikut beberapa perguruan tinggi yang telah serah terima aset dan sedang dalam proses pengubahan status pada tahun ini: Universitas Andi Jema Maluku, Universitas Teuku Umar Aceh, Universitas Tidar Magelang, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, dan Politeknik Banyuwangi.