Beasiswa Karimun Diduga Tidak Tepat Sasaran

KARIMUN, KOMPAS.com - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menduga bahwa beasiswa dari pos bantuan sosial Pemkab setempat banyak tidak tepat sasaran, yakni bagi pelajar dari keluarga tidak mampu.

Wakil Ketua PKBM Karimun Raja Zuriantiaz di Karimun, Rabu mengatakan bahwa beasiswa itu justru banyak dinikmati keluarga PNS ketimbang anak dari keluarga tidak mampu.

"Bisa dicek berapa jumlah anak tidak mampu menerima bantuan bea siswa dari pos bantuan sosial. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan bantuan serupa yang disalurkan kepada pegawai," kata tokoh yang juga seorang politikus dar Partai Gerindra Karimun.

Raja Zuriantiaz mengatakan para pegawai berlomba-lomba mendapatkan anggaran tersebut untuk mengejar gelar sarjana strata satu, bahkan strata dua. "Penyaluran bea siswa untuk pegawai salah sasaran karena esensi dari program bea siswa adalah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, bukan untuk pegawai yang mengejar gelar sarjana untuk kenaikan pangkat," ucapnya.

Dia mengatakan hampir tiap tahun pemerintah daerah mengucurkan anggaran yang tidak sedikit bagi para pegawai untuk kuliah di luar daerah, termasuk di Pulau Jawa.

"Niat para pegawai untuk menuntut ilmu patut didorong karena akan menambah lulusan S1 dan S2 di daerah ini, tetapi jangan menggerogoti APBD. Itu kepentingan pribadi karena berbeda dengan tugas belajar yang memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah," ucapnya.

Menurut Zuriantias bahwa anak dari kalangan nelayan, petani dan buruh kasar masih banyak yang membutuhkan bantuan tersebut. Namun sayangnya, kata dia, pemerintah daerah terkesan tidak proaktif dalam menjaring anak-anak tidak mampu untuk dimasukkan dalam daftar penerima bea siswa.

"Di Pulau Kundur masih banyak anak petani dan nelayan yang putus sekolah, mereka tidak melanjutkan pendidikan dengan alasan tidak punya biaya, terutama ke jenjang SMA dan perguruan tinggi," katanya.

Dia berharap pejabat Kepala Dinas Pendidikan yang baru mengevaluasi porsi anggaran bea siswa untuk pegawai karena tidak sebanding dengan bea siswa untuk anak kurang mampu.

"Boleh-boleh saja pegawai mendapatkan dana bea siswa, tapi harus mendukung tugas sebagai pelayan masyarakat. Namun, porsinya harus lebih kecil karena masih banyak warga miskin yang membutuhkannya," tegasnya.