'Disclaimer' Berulang, DPR Kritik Kemdikbud

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dipertanyakan oleh dewan. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Oelfah Harmanto, meminta pihak kementerian untuk menjelaskan penyebab predikat disclaimer dari BPK selama dua tahun berturut-turut.

"Bagaimana bisa dua tahun berturut-turut memperoleh disclaimer? Ini harus dijelaskan dan ditelusuri agar tidak kembali terulang pada tahun ini," kata Oelfah saat Rapat Kerja dengan Kemdikbud di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis (7/2/2013).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran secara mendalam dan perbaikan terhadap tata kelola keuangan. Ia juga menyayangkan pihaknya yang dua kali berturut-turut diberi predikat disclaimer oleh BPK.

"Kami juga tidak ingin tahun ini kembali mendapat disclaimer. Kalau sampai disclaimer lagi, itu berarti ada yang aneh dan harus segera dituntaskan," tandasnya.

Selama dua tahun berturut-turut, hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Kemdikbud tak menunjukkan hasil yang menyenangkan. Pada tahun 2011 dan 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat predikat disclaimer yang menunjukkan ada masalah dengan tata kelola keuangan. Jika tahun ini Kemdikbud kembali memperoleh disclaimer dari BPK maka akan dipertanyakan proses tata kelola keuangannya.